Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kritisi Pertemuan Bilateral Jokowi - Xi Jinping, Ekonom: Perlu Dipastikan Keuntungan yang Jelas untuk Indonesia

image-gnews
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Madam Peng Liyuan jelang jamuan santap siang bersama di Hotel Jinniu, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jumat, 28 Juli 2023. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Madam Peng Liyuan jelang jamuan santap siang bersama di Hotel Jinniu, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jumat, 28 Juli 2023. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berkomentar ihwal pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jinpin pada Jumat, 27 Juli 2023.

Menurut Achmad, dari pertemuan tersebut, hubungan Indonesia-China perlu dicermati. Terlebih, sejumlah agenda kerja sama telah disepakati.

"Perlu dipastikan kesepakatan bilateral tersebut memberi keuntungan yang jelas bagi Indonesia," ujar Achmad melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Sabtu, 29 Juli 2023.

Diberitakan sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kerja sama yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan China. Di antaranya, pengembangan riset dan teknologi tingkat tinggi, kesehatan, dan pengembangan kawasan Kalimantan Utara.

Kemudian, kerja sama pembagunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam konteks perencanaan tata kota. Luhut juga berujar, pemerintah sepakat mengagendakan kunjungan kembali ke Shenzhen untuk perencanaan agar dalam enam bulan ke depan bisa mendapatkan desain dan detail tata kota pembangunan IKN. 

Menurut Achmad, ada risiko ekonomi di balik hubungan Indonesia-China yang berjalan saat ini, sehingga perlu bukti lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama yang disepakati. Pemerintah Indonesia, kata dia, mestinya tidak mengorbankan kepentingan nasional untuk memenuhi ambisi China menjadi ekonomi berpengaruh di dunia.

Apalagi dalam program hilirisasi nikel, menurut Achmad, Indonesia telah dirugikan lantaran China yang mendominasi sektor tersebut. Sementara, mayoritas tenaga kerja yang digunakan justru bukan tenaga kerja Indonesia.

Achmad menuturkan pemerintah harus bisa memastikan bahwa kemitraan Indonesia dengan China memberi keuntungan ekonomi dan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, prinsip kesetaraan dan kepentingan nasional mesti dijunjung tinggi. 

"Pemerintah harus bertindak lebih transparan, kritis, dan berpihak pada publik banyak dalam menjalankan kesepakatan dengan China agar Indonesia dapat menjalankan hubungan yang seimbang dan menguntungkan," tutur Achmad.

Pilihan EditorJokowi Temui Xi Jinping, Jajaki Kerja Sama dengan Shenzhen China untuk Pembangunan IKN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Kadin Munaslub Ungkit Penyelenggaraan Munas di Kendari, Jokowi Sebut Data NPWP Bocor karena Keteledoran

23 menit lalu

Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie melakukan konferensi pers ihwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Ahad, 15 September 2024. Turut hadir Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Terkini Bisnis: Kadin Munaslub Ungkit Penyelenggaraan Munas di Kendari, Jokowi Sebut Data NPWP Bocor karena Keteledoran

Kadin Indonesia versi Munaslub mengungkit keterlibatan Presiden Jokowi dan BIN saat Munas Kadin 2021 silam.


Rivalitas dengan Arsjad Sudah Sejak Munas Kadin 2021, Benarkah Anindya Kalah karena Intervensi Jokowi?

1 jam lalu

Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Rivalitas dengan Arsjad Sudah Sejak Munas Kadin 2021, Benarkah Anindya Kalah karena Intervensi Jokowi?

Pendukung Anindya Bakrie menuding, jika tanpa dukungan Presiden Jokowi, Arsjad Rasjid tidak akan menang dalam Munas Kadin 2021 di Kendari.


Presiden Jokowi Batal Hadir di Penutupan PON Aceh-Sumut

1 jam lalu

Penjabat Gubernur Sumut Agus Fatoni bersama Menpora Dito Ariotedjo saat konferensi pers di media center PON Sumut. TEMPO/ Mei Leandha
Presiden Jokowi Batal Hadir di Penutupan PON Aceh-Sumut

Menpora Dito Ariotedjo menyatakan, Jokowi batal hadir di penutupan PON Aceh-Sumut, akan diwakili Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendy.


Serba-serbi Pertemuan Jokowi-Gus Miftah di Ponpes Ora Aji

2 jam lalu

Presiden Jokowi saat berada di pondok pesantren Gus Miftah di Sleman Yogyakarta di sela kunjungan kerja meresmikan tol Jogja-Solo, di Jawa Tengah Kamis 19 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Serba-serbi Pertemuan Jokowi-Gus Miftah di Ponpes Ora Aji

Presiden Jokowi menyambangi kediaman Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji pada Kamis kemarin di Yogyakarta. Berikut serba-serbi pertemuan keduanya.


Jokowi Sebut Harga Kebutuhan Pokok Rendah di Pasar Dukuh Kupang Surabaya

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jumat 20 September 2024. Foto: Hanaa Septiana/TEMPO
Jokowi Sebut Harga Kebutuhan Pokok Rendah di Pasar Dukuh Kupang Surabaya

Jokowi terlihat berinteraksi dengan sejumlah pedagang di Pasar Dukuh Kupang Surabaya.


Jokowi Respons 6 Juta Data NPWP Diduga Bocor: Harus Dimitigasi

2 jam lalu

Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jumat 20 September 2024. TEMPO/Hanaa Septian
Jokowi Respons 6 Juta Data NPWP Diduga Bocor: Harus Dimitigasi

Presiden Jokowi merespons peretas Bjorka diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di dark web


Tak Hadiri Penutupan PON, Jokowi Pilih Jadi Saksi Pernikahan Anak Khofifah

3 jam lalu

Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jumat 20 September 2024. TEMPO/Hanaa Septian
Tak Hadiri Penutupan PON, Jokowi Pilih Jadi Saksi Pernikahan Anak Khofifah

Jokowi mengatakan penutupan PON akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.


Mengapa Jokowi Tak Kunjung Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN?

3 jam lalu

Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo tampak berbincang di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024. Foto Tim Media Prabowo
Mengapa Jokowi Tak Kunjung Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN?

Jokowi mengatakan penandatanganan Keppres menunggu kesiapan ibu kota baru.


Gaduh Ekspor Pasir Laut, Jokowi Klaim Hanya Mengekspor Sedimen: Ini Kritik Keras Pemerhati Lingkungan

3 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Gaduh Ekspor Pasir Laut, Jokowi Klaim Hanya Mengekspor Sedimen: Ini Kritik Keras Pemerhati Lingkungan

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membuka kembali ekspor pasir laut, melainkan hanya mengizinkan ekspor hasil sedimentasi.


Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

4 jam lalu

Presiden Jokowi pondok pesantren Gus Miftah di Sleman Yogyakarta di sela kunjungan kerja meresmikan tol Jogja-Solo, di Jawa Tengah Kamis 19 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

Tak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data NPWP yang diretas, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Sri Mulyani sampai Menko Airlangga.