Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Tambah Bansos, Sri Mulyani: Ada Bantuan Beras 30 Kilogram Oktober-Desember

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu, 14 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu, 14 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada tambahan bantuan pangan untuk masyarakat kelompok rentan atau miskin pada Oktober-Desember 2023. Menurut Sri Mulyani, bantuan tambahan itu diberikan atas permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Jadi nanti pada bulan Oktober-Desember kita akan menambahkan Rp 8 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga kelompok yang rentan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu RI, pada Senin, 24 Juni 2023.

Tambahan bantuan itu nantinya akan diberikan dalam bentuk 10 kilogram beras per bulan kepada setiap keluarga miskin. “Jadi mereka akan mendapatkan tiga bulan 30 kilogram, 10 kilogram per bulannya,” ucap Sri Mulyani.

Menurut bendahara negara ini, itu merupakan tambahan bantuan sosial atau bansos yang dirasa perlu untuk diperkuat pada saat guncangan dan tekanan. Karena, kata Sri Mulyani, pemerintah masih melihat bahwa pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan. 

“Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yaitu kelompok paling miskin,” tutur Sri Mulyani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani juga melaporkan hingga Juni 2023 atau semester I 2023 pemerintah sudah membelanjakan senilai Rp 492 triliun. Nilai tersebut 55,2 persen belanja langsung yang manfaatnya diterima masyarakat. Di antaranya perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan (PHK) senilai Rp 14,7 triliun. Dana tersebut untuk 9,8 juta kelompok keluarga yang betul-betul mengandalkan penerimaan APBN per bulannya.

Selain itu, ada kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima atau keluarga,  nilai yang dibagikan Rp 3,7 triliun setiap dengan total belanja mencapai Rp 22,3 triliun. Lainnya, ada keluarga-keluarga miskin yang didaftarkan untuk mendapatkan akses kesehatan. 

“Maka kami membayarkan tiap bulan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang dibayarkan akses BPJS Kesehatannya oleh APBN, jumlah total dalam 6 bulan Rp 23,2 triliun. Ini adalah belanja negara yang langsung dirasakan dan diberikan untuk melindungi masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Investasi Tesla di Indonesia Belum Jelas, Luhut Bakal Temui Elon Musk 2 Agustus Mendatang

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Beras Naik, Bulog: Kami Harus Imbang di Sisi Petani dan Konsumen

58 menit lalu

Pekerja memeriksa karung beras di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 14 September 2023. Pemerintah menyatakan stok beras dalam negeri aman sampai akhir 2023.  TEMPO/Prima mulia
Harga Beras Naik, Bulog: Kami Harus Imbang di Sisi Petani dan Konsumen

Bulog menyatakan harus menyeimbangkan dua sisi, baik di sisi petani maupun konsumen menyusul kenaikan harga beras di sejumlah wilayah saat ini.


Relawan Pro-Jokowi Diduga Terbelah, Ada Kubu Ganjar dan Kubu Prabowo

1 jam lalu

Relawan Projo deklarasikan Projo-Ganjar untuk Dukung Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Relawan Pro-Jokowi Diduga Terbelah, Ada Kubu Ganjar dan Kubu Prabowo

Relawan Pro-Jokowi (Projo) diduga terbelah. Ada kubu pendukung Ganjar Pranowo. Ada pula kubu pendukung Prabowo Subianto.


Tanggapi Pembelaan Karen Agustiawan, KPK: Nanti Dibuktikan di Pengadilan

2 jam lalu

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Wakil KPK Alexander Marwata, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri (dari kiri), menjelaskan proses penindakan dan pencegahan korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, di Gedung KPK, Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Tanggapi Pembelaan Karen Agustiawan, KPK: Nanti Dibuktikan di Pengadilan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata merespons surat terbuka eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan ke Presiden Jokowi


Pj Bupati Flores Timur NTT Terapkan Tak Makan Nasi Setiap Jumat kepada Warganya, Ini Sederet Usul Kontroversi Soal Pangan

2 jam lalu

Doris Alexander Rihi. Wikipedia/Arsip Pribadi
Pj Bupati Flores Timur NTT Terapkan Tak Makan Nasi Setiap Jumat kepada Warganya, Ini Sederet Usul Kontroversi Soal Pangan

Pj Bupati Flores Timur NTT keluarkan surat edaran Nona Sari Setia (No Nasi Satu Hari Sehat Bahagia dan Aman) atau tidak makan nasi setiap Jumat.


LRT Bali Akan Dibangun di Bawah Tanah, dari Tantangan hingga Pendanaan

3 jam lalu

Aktivitas perjalanan LRT Jabodebek melintas di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Sejak diresmikan 28 Agustus lalu para stakeholder terus mengevaluasi operasional LRT Jabodebek. TEMPO/Subekti.
LRT Bali Akan Dibangun di Bawah Tanah, dari Tantangan hingga Pendanaan

Studi mengenai rencana proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) di Bali sudh lama dilakukan tetapi terbentur pandemi Covid-19.


Terpopuler: Jokowi Tugaskan Bapanas Impor Beras dari Cina, Menteri PUPR Tawarkan Proyek di IKN ke Investor Cina

4 jam lalu

Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 16 Desember 2022. Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Terpopuler: Jokowi Tugaskan Bapanas Impor Beras dari Cina, Menteri PUPR Tawarkan Proyek di IKN ke Investor Cina

Presiden Jokowi menugaskan Bapanas mengimpor beras dari Cina sebanyak 1 juta ton.


Wakil KPK Sebut Surat Karen Agustiawan yang Ditujukan ke Jokowi sebagai Pembelaan

14 jam lalu

Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil KPK Sebut Surat Karen Agustiawan yang Ditujukan ke Jokowi sebagai Pembelaan

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai surat Karen Agustiawan kepada Presiden Jokowi sebagai pembelaan.


Karen Agustiawan Tulis Surat Terbuka ke Jokowi, Ini Tanggapan KPK

14 jam lalu

Gestur mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan saat mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Karen ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina pada 2011-2021. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan Tulis Surat Terbuka ke Jokowi, Ini Tanggapan KPK

KPK menyatakan penetapan Karen Agustiawan sebagai tersangka sudah sesuai prosedur.


Relawan Projo Ganjar Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

14 jam lalu

Relawan Projo deklarasikan Projo-Ganjar untuk Dukung Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Relawan Projo Ganjar Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Relawan Projo Ganjar menggelar deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.


Peraturan Social Commerce Resmi Diubah, Begini Bunyi Aturan Barunya

15 jam lalu

Ilustrasi Project S TikTok Shop. TEMPO/Tony Hartawan
Peraturan Social Commerce Resmi Diubah, Begini Bunyi Aturan Barunya

Pemerintah menyepakati aturan baru tentang social commerce. Apa yang diubah dan bagaimana bunyi peraturan barunya?