TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) periode hingga Juni 2023 atau semester satu 2023. Dia menjelaskan dari sisi belanja negara, telah terbelanjakan Rp 1.255,7 triliun atau 41 persen dari target APBN tahun ini.
Angka itu telah terjadi kenaikan tipis 0,9 persen dibandingkan total belanja negara tahun lalu. Lebih rinci, Sri Mulyani juga mengungkap belanja pemerintah pusat serta belanja kementerian dan lembaga.
“Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 891,6 triliun. Ini artinya 71 persen dari total belanja negara adalah belanja pemerintah pusat,” ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu RI, pada Senin, 24 Juni 2023.
Namun, bendahara negara berujar, jumlah belanja itu adalah baru 39,7 persen dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun ini. Artinya kecepatan belanja pemerintah pusat hingga dengan akhir Juni belum mencapai 40 persen.
Sementara, belanja kementerian dan lembaga nilainya Rp 417,2 triliun atau 41,7 persen dari target APBN. “Belanja kementerian dan lembaga ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pembangunan IKN dan pembangunan infrastruktur- infrastruktur prioritas,” tutur Sri Mulyani.
Untuk belanja non kementerian dan lembaga yang dikelola mencapai Rp 474,4 triliun. Ini artinya 38,1 persen dari total target APBN kita.
Dari sisi pendapatan negara hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp 1.407,9 triliun. Artinya, kata Sri Mulyani, 57,2 persen dari total target pendapatan negara tahun ini. Pertumbuhan pendapatan negara dibandingkan tahun lalu juga 5,4 persen.
“Kalau kita lihat ini sudah relatif lebih normal karena sebelum-sebelumnya. Kita selalu melihat pendapatan negara pertumbuhannya cukup tinggi yaitu pertumbuhannya double digit,” ucap Sri Mulyani. “Kinerja APBN semester satu tahun 2023 tetap solid dan baik.”
Pilihan editor: Ekspor Impor RI Turun Tajam, Sri Mulyani: Neraca Perdagangan Masih Surplus, 38 Kali Beruntun
