Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR dan Pengamat UGM Kompak Nilai Ahok Tak Tepat Jadi Dirut Pertamina

image-gnews
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyambangi wilayah kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan, Selasa, 10 Mei 2022. Foto: Istimewa
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyambangi wilayah kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan, Selasa, 10 Mei 2022. Foto: Istimewa
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fahmy menyebut, ada tiga tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ketiga tugas tersebut, yakni memberantas mafia migas, membangun kilang minyak, dan menaikkan produksi migas. 

"Kilang (baru) sampai sekarang tidak terbangun. Produksi migas juga menurun, di bawah target. Tidak ada satu pun dari ketiga indikator itu yang dicapai dengan baik," ujar Fahmy.

Oleh karena itu, menurut Fahmy, Dirut Pertamina yang baru lebih baik diambil dari internal Pertamina. Misalnya, kata Fahmy, dari direktur-direktur di holding maupun sub holding Pertamina. Fahmy mengatakan mereka lebih layak dipromosikan.

"Itu bisa menjadi career path. Selain itu, mereka sudah punya pengalaman," kata Fahmy.

Kemudian yang tidak kalah penting, Fahmy melanjutkan, Dirut Pertamina harus diambil dari figur yang memiliki kapabilitas dan integritas. "Tidak tergoda suap, misalnya. Kemudian punya komitmen kuat dalam mengelola perusahaan Migas," ujar Fahmy.

Sejak isu Ahok menggantikan Nicke sebagai Dirut Pertamina muncul di ruang publik, Menteri BUMN Erick Thohir tidak membuat bantahan. Erick hanya mengatakan hal tersebut masih dalam tahap review.

"Belum ada keputusan yang diambil terkait pergantian pimpinan. Masih di-review mana yang terbaik," kata Erick, seperti dikutip dari Tempo, Sabtu, 22 Juli 2023.

Menurut Erick, wacana ini muncul seiring penetapan Wakil Menteri BUMN II yang baru, yakni Roslan Roeslani. Sebagai wakil menteri yang membawahi BUMN sektor energi, kata Erick, Roslan diberi kesempatan mereview kinerja perusahaan di bawah klaster yang diampu.

Tempo juga berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Ahok. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Ahok belum memberi tanggapan.

Pilihan Editor: Anggota DPR Nilai Ahok Bukan Sosok yang Tepat untuk Menjadi Dirut Pertamina

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 jam lalu

Pelantikan anggota MKMK, Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih, Selasa, 24 Oktober 2023.  Humas MKRI/Panji
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.


Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

3 jam lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.


Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

3 jam lalu

Petugas mengenakan Batik saat melayani konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU COCO MT Haryono, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Memperingati hari Batik Nasional 2023, Petugas SPBU PT Pertamina Retail menggunakan Batik saat melayani konsumen. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.


Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

4 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.


Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

5 jam lalu

Kamaruddin Muten, bakal calon bupati Belitung Timur 2024. TEMPO/Servio Maranda
Ingin Lanjutkan Program Ahok di Belitung Timur, Caleg Terpilih PDIP ini Akan Maju Jadi Cabup

Afa mengatakan keikutsertaannya dalam Pilkada Belitung Timur terinspirasi dan diklaim mendapat dukungan dari Ahok.


Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

6 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.


Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

6 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.


Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

6 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

7 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

8 jam lalu

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Qatar Putra Nababan
PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.