Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Iklan
Selain menyiapkan anggaran dan regulasi untuk memastikan keamanan data warga negara Indonesia aman di ruang digital, Ardi juga mengingatkan agar pemerintah bisa menjaga komunikasi yang baik dengan para pakar teknologi dan industri.
Dengan demikian, Pemerintah dapat mengetahui perkembangan teknologi dari sisi keamanan siber dan bisa menyiapkan langkah-langkah preventif yang sesuai dalam menjaga keamanan publik dan privasi masyarakat di ruang digital.
"Kehadiran negara perlu ditingkatkan, harus bisa terhubung selalu dengan para praktisi di industri sehingga kita bisa bertukar pikiran antara pelaku industri dan negara. Belajar dari pengalaman orang lain sehingga keamanannya lebih baik," kata Ardi.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari
17 jam lalu
Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Ketua KPU menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang punya otoritas dan kemampuan mengamankan data.
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya
22 jam lalu
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya
DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.
KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP
8 hari lalu
KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP
Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
13 hari lalu
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
4 Tips Hindari Jadi Korban Penipuan Transaksi Digital
15 hari lalu
4 Tips Hindari Jadi Korban Penipuan Transaksi Digital
Berikut empat tips agar terhindar dari modus penipuan transaksi digital. Contohnya pinjaman online dan transaksi digital lain.
Google Form, Apa Saja Fungsinya?
23 hari lalu
Google Form, Apa Saja Fungsinya?
Google Form platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat formulir, survei, kuis, dan polling
Cara Menonaktifkan Sementara dan Menghapus Permanen Akun Instagram
27 hari lalu
Cara Menonaktifkan Sementara dan Menghapus Permanen Akun Instagram
Terdapat dua pilihan ketika ingin rehat dari Instagram, yakni menonaktifkan sementara dan menghapus akun secara permanen.
Cara Menonaktifkan dan Menghapus Akun GetContact
27 hari lalu
Cara Menonaktifkan dan Menghapus Akun GetContact
Akun yang terdaftar dalam GetContact dapat dihapus secara permanen dengan cara mudah.
Pihak-Pihak yang Berkontribusi terhadap Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi
28 hari lalu
Pihak-Pihak yang Berkontribusi terhadap Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi
Di era digital penting untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Siapa saja pihak-pihak yang berperan besar melindungi data diri?
Pahami Soal Hak Privasi, Pelakunya Bisa Kena Sanksi Penjara 5 Tahun dan Denda Maksimal Rp 5 Miliar
28 hari lalu
Pahami Soal Hak Privasi, Pelakunya Bisa Kena Sanksi Penjara 5 Tahun dan Denda Maksimal Rp 5 Miliar
Seorang prajurit TNI dituduh langgar privasi ketika memotret penumpang kereta api tanpa izin. Apa arti hak privasi dan bagaimana sanksi pelakunya?
