Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Penduduk Diduga Bocor, Begini Tanggapan Menkominfo Budi Arie

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie tidak bicara banyak soal dugaan kebocoran data penduduk yang berada di Dukcapil Kemendagri.

Politisi PDIP yang baru dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menkominfo pada Senin, 17 Juli 2023, ini hanya mengatakan kasus tersebut menjadi pekerjaan rumah yang akan diselesaikan.

"Soal kebocoran data, ada 300 juta NIK, sementara penduduk kita cuma 277 juta. Jadi, penduduk kita ada yang punya 2 NIK," ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Senin, 17 Juli 2023.

Lebih lanjut, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan Kementeriannya akan memanggil dan berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri, serta dengan Badan Siber dan Sandi negara (BSSN). 

Melalui pemanggilan tersebut, Kominfo akan mendengarkan laporan. Jika ditemukan terjadi kebocoran, Kansong melanjutkan, BSSN bakal melakukan audit dan mencari tahu data apa saja dan seberapa banyak yang bocor.  Setelah itu baru dilaporkan ke Kominfo.

"Kalau ada pengendalian data  yang tidak baik,maka sudah diatur dalam PP Nomor 7I Tahun 2019, sanksi apa yang bisa kami jatuhkan ke pengendali data," kata Kanson. "Sanksinya administratif. Karena UU Perlindungan Data Pribadi masih dalam masa transisi, kami gunakan PP Nomor 71."

Selanjutnya: Ihwal dugaan kebocoran data ini....

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Kubu Relawan Pro-Jokowi Ini Saling Klaim sebagai Projo yang Asli

5 jam lalu

DPP Projo melangsungkan pertemuan dengan Rumah Besar Relawan Prabowo 08 perihal komunikasi dinamika politik Indonesia di Kantor DPP Projo di Jalan Pancoran Timur Raya,  Jakarta Selatan, pada Kamis, 6 Juli 2023./Tempo/Tika Ayu
Dua Kubu Relawan Pro-Jokowi Ini Saling Klaim sebagai Projo yang Asli

Dua kubu relawan Pro-Jokowi ini saling klaim sebagai Projo yang asli. Berikut pernyataan kedua kubu Projo tersebut.


Sidang Korupsi BTS, Begini Johnny Plate Diduga Terima Upeti Rp 500 Juta Tiap Bulan

9 jam lalu

Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G dengan terdakwa Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Mukti Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023. Johnny juga membantah pernah dibayari untuk bermain golf. Menurutnya, status member miliknya yang dipakai oleh para terdakwa dalam perkara ini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sidang Korupsi BTS, Begini Johnny Plate Diduga Terima Upeti Rp 500 Juta Tiap Bulan

Dalam surat dakwaan perkara korupsi BTS ini, antara lain, secara keseluruhan Johnny G. Plate diduga menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00.


Kemenkominfo Siapkan Insentif untuk Perluas Jaringan 5G

18 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memberikan keterangan pers terkait perkembangan pemberantasan judi online, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Dalam keterangannya, Kementerian Kominfo sejak Juli 2018 - Agustus 2023 sudah memblokir 886.719 konten perjudian online dengan rata-rata setiap harinya dilakukan pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi game terkait perjudian online yang serupa dengan Higgs Domino Island. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkominfo Siapkan Insentif untuk Perluas Jaringan 5G

Kemenkominfo saat ini tengah menyiapkan insentif untuk implementasi teknologi agar jaringan 5G dapat dioptimalkan.


Budi Arie Sebut Membuat Meme Wajah Orang Tanpa Izin Bisa Langgar UU ITE, Bisa Pidana Penjara?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi & Informatika Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode Tahun 2019 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.
Budi Arie Sebut Membuat Meme Wajah Orang Tanpa Izin Bisa Langgar UU ITE, Bisa Pidana Penjara?

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, mengambil foto wajah seseorang untuk stiker meme tanpa izin melanggar UU ITE, bisa dipidanakan.


Relawan Pro-Jokowi Diduga Terbelah, Ada Kubu Ganjar dan Kubu Prabowo

1 hari lalu

Relawan Projo deklarasikan Projo-Ganjar untuk Dukung Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Relawan Pro-Jokowi Diduga Terbelah, Ada Kubu Ganjar dan Kubu Prabowo

Relawan Pro-Jokowi (Projo) diduga terbelah. Ada kubu pendukung Ganjar Pranowo. Ada pula kubu pendukung Prabowo Subianto.


Projo Ganjar Sebut Kubu Budi Arie Setiadi Palsu dan Deklarasi Ganjar tanpa Restu Jokowi

1 hari lalu

Relawan Projo deklarasikan Projo-Ganjar untuk Dukung Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Projo Ganjar Sebut Kubu Budi Arie Setiadi Palsu dan Deklarasi Ganjar tanpa Restu Jokowi

Projo Ganjar menyatakan kubu Budi Arie Setiadi sebagai orang baru dan melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang mendukung Ganjar Pranowo.


BSSN Ungkap Ada 2 Ancaman Siber saat Pemilu 2024

3 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
BSSN Ungkap Ada 2 Ancaman Siber saat Pemilu 2024

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menyebut setidaknya ada dua ancaman siber saat penyelenggaraan Pemilu 2024 yaitu dari sisi teknis dan sisi sosial.


Gandeng BSSN, APJII Segera Implementasikan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

3 hari lalu

APJII menggelar Rakernas 2023 bersamaan dengan Munaslub AD/ART 2023, serta Rakor Penyelenggaraan dan Implementasi IIV di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin-Selasa, 25-26 September 2023. Foto: Tempo/Septhia Ryanthie
Gandeng BSSN, APJII Segera Implementasikan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

APJII dan BSSN secara khusus menggelar diskusi panel terkait Pelindungan IIV.


Menkominfo Komentari soal Sanksi ASN Like and Share Akun Medsos Capres

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kedua kanan) meninjau media center KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. ANTARA FOTO/MEDIA CENTER KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa
Menkominfo Komentari soal Sanksi ASN Like and Share Akun Medsos Capres

Pemerintah menyebut surat itu punya dua tujuan.Pertama, terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional.


Jokowi Resmi Larang TikTok Shop untuk Jualan, Berlaku untuk Semua Social Commerce

3 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, memberikan keterangan pers di Istana Merdeka usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal aturan e-commerce pada Senin, 25 September 2023, di Istana Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Resmi Larang TikTok Shop untuk Jualan, Berlaku untuk Semua Social Commerce

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang TikTok Shop untuk berjualan. Social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa saja.