Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei BI: Optimisme Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi Semakin Tinggi

image-gnews
Ilustrasi Pemulihan Ekonomi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./foc.
Ilustrasi Pemulihan Ekonomi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./foc.
Iklan

TEMPO.CO, MataramSurvei konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan-II 2023 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi yang semakin meningkat. Menurut Kepala KPw BI NTB Heru Saptaji, hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Triwulan-II 2023 sebesar 124,93, lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya yang mencatatkan indeks sebesar 118,92. 

‘’Menguatnya optimisme konsumen didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen terhadap ekonomi kedepan,’’ katanya sewaktu hadir dalam Capacity Building di depan anggota Forum Wartawan Ekonomi NTB di Sheraton Senggigi Beach Resort, Jumat 14 Juli 2023 malam.

Ia mengemukakan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Triwulan-II 2023 yang masing – masing tercatat sebesar 110,83 dan 139,00, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan masing – masing indeks sebesar 103,56 dan 134,28.

Kemudian ia mengemukakan bahwa kinerja penjualan eceran di Provinsi NTB secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada Triwulan II 2023. Tetap kuatnya penjualan eceran terutama didukung oleh kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga, Transportasi dan komunikasi serta kelompok makanan, minuman dan tembakau yang membaik.

Pada triwulan-II 2023, penjualan eceran diperkirakan tumbuh sebesar 31,11 persen (month to month). Peningkatan penjualan eceran pada kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta makanan, minuman dan tembakau sejalan dengan periode Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H dan Idul Adha, strategi potongan harga yang dilakukan ritel, serta peningkatan produktivitas dan tercukupinya pasokan dalam daerah.

Ekonomi NTB pada triwulan I-2023 terus melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 3,57 persen (yoy). ‘’Meskipun relatif landai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,04 persen (yoy),’’ ujar Heru Saptaji.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan positif pada triwulan I-2023 terutama ditopang oleh kinerja LU pertanian, LU perdagangan, dan LU konstruksi yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh penurunan kinerja LU pertambangan dan perlambatan LU transportasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, untuk PDRB non tambang terpantau tumbuh 4,65 persen (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,79 persen (yoy).

Sementara itu, inflasi NTB pada bulan Juni 2023 tercatat 0,03 persen (mtm) lebih rendah dari bulan sebelumnya sejalan dengan adanya penyesuaian BBM, normalisasi tarif angkutan udara,

dan panen komoditas bawang merah. Sementara itu, secara tahunan inflasi NTB tercatat 2,99 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,52 persen (yoy) dan telah kembali pada rentang sasaran nasional 3±1 persen. Adapun hal tersebut tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi yang secara konsisten dilakukan melalui sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pilihan Editor: Daftar Terbaru Perusahaan yang Bangun Proyek di IKN, Mulai Pertamina hingga Ciputra

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

5 jam lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat kemarin, 4 Oktober 2024.


Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

10 jam lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

KPK mendorong agar Pemprov NTB bersinergi dengan kementerian dalam perbaikan tata kelola pertambangan.


Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat, KPK Curiga Ada Orang Kuat yang Bekingi

12 jam lalu

Foto udara salah satu tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang ditertibkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 4 Oktober, 2024. Foto: Sheto Risky/Humas KPK
Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat, KPK Curiga Ada Orang Kuat yang Bekingi

KPK mencurigai adanya orang kuat di belakang maraknya tambang emas ilegal di Lombok Barat, NTB.


KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

18 jam lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mengungkapkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB.


Kabar Uang Rp10.000 Emisi 2005 Tidak Berlaku, Bank Indonesia Berikan Klarifikasi

1 hari lalu

Warga menukarkan uang ke uang baru di salah satu mobil kas keliling di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin 27 Maret 2023. KPwBI Provinsi Jateng bekerja sama dengan sejumlah perbankan menyiapkan uang kartal sebesar Rp28,1 triliun atau meningkat 11 persen dibandingkan tahun 2022 dengan membuka loket layanan penukaran uang di 472 titik yang tersebar di wilayah Jateng-DIY sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil (UPK) pada Lebaran 2023. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Kabar Uang Rp10.000 Emisi 2005 Tidak Berlaku, Bank Indonesia Berikan Klarifikasi

BI menegaskan bahwa uang Rp10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.


Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut deflasi yang terjadi berturut-turut selama 5 bulan justru positif. Pengusaha dan ekonom justru cemas.


KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

1 hari lalu

Timbunan batu mengandung mineral emas ditambang ilegal, yang siap diproses di Kolam air diduga menggunakan bahan merkuri dikelola oleh Tenaga Kerja Asing ilegal berasal dari China, di Dusun Lendek Bare, Desa Lenong Batu Montor, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 16 Agustus 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

KPK menaksir omzet tambang emas ilegal di NTB mencapai triliunan per bulan.


KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

1 hari lalu

KPK mendampingi Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 4 Oktober 2024. Foto: FEBRIYAN/Tempo
KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

KPK bersama Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal beromset Rp 720 miliar per tahun di Lombok Barat.


OJK Gencarkan Literasi Keuangan dan Tingkatkan Pelindungan Konsumen

2 hari lalu

Gedung OJK Jakarta
OJK Gencarkan Literasi Keuangan dan Tingkatkan Pelindungan Konsumen

Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 September 2024 juga menyampaikan laporan mengenai kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat luas.


Hari Jadi Bank Mandiri ke-26, Kilas Balik Peleburan 4 Bank Pelat Merah

3 hari lalu

Anak perusahaan Bank Mandiri berhasil mencatatkan kinerja yang solid sepanjang kuartal I-2024.
Hari Jadi Bank Mandiri ke-26, Kilas Balik Peleburan 4 Bank Pelat Merah

Bank Mandiri memperingati Hari Jadinya yang ke-26 pada 2024. BUMN ini lahir dari peleburan empat bank pemerintah pada 2 Oktober 1998.