Aturan Jam Kerja versi Kemnaker
Di sisi lain, pemerintah telah mengatur jam kerja karyawan perusahaan swasta dalam seminggu. Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan bagian dari UU Cipta Kerja, menetapkan jam kerja karyawan perusahaan swasta sebagai berikut.
- Tujuh jam sehari atau 40 jam dalam seminggu untuk enam hari kerja dengan sehari istirahat dalam seminggu.
- Delapan jam sehari atau 40 jam dalam seminggu untuk lima hari kerja dengan dua hari istirahat dalam seminggu.
Namun, ketentuan jam kerja tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Sebagaimana Pasal 21 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 dan Pasal 77 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, aturan jam kerja itu tidak berlaku bagi sektor-sektor tertentu. Sektor yang dimaksud adalah usaha yang beroperasi kurang atau lebih dari regulasi, misalnya rumah sakit 24 jam.
Selain itu, jenis pekerjaan tertentu yang dijalankan terus-menerus berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) No. KEP.233/MEN/2003 dapat menyesuaikan aturan jam kerja sesuai kebutuhan.
Jenis pekerjaan tersebut meliputi pelayanan jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa perbaikan alat transportasi, usaha pariwisata, jasa pos dan telekomunikasi, penyedia tenaga listrik dan jaringan pelayanan air bersih (PAM), penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi (migas), swalayan pusat perbelanjaan, media massa, pengamanan, konservasi, serta pekerjaan yang jika dihentikan akan mengganggu produksi, merusak bahan, dan alat.
AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA | NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Pemprov DKI Jakarta Godok Aturan Jam Masuk Kantor Jadi 2 Sesi, Begini Kata Apindo
