- Jokowi Berharap Food Estate Papua Bisa Memenuhi Kebutuhan Jagung Nasional
Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengunjungi food estate Kabupaten Keerom, Papua. Usai meninjau proses panen jagung di sana, Jokowi berharap food estate di Keerom, Papua dapat memenuhi kebutuhan jagung nasional.
"Memang ini baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi. Tapi ini pun hasilnya sangat tinggi, kira-kira 7 ton per hektare, karena standar nasionalnya 5,6 ton per hektare," kata Jokowi, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 7 Juli 2023.
Jokowi memeriksa kondisi ladang jagung yang penanaman pertamanya dilakukan tiga bulan lalu. Dia mengatakan tanah di ladang food estate Keerom sangat subur sekali, tapi sistem perairan perlu dikelola dengan baik.
Dia juga mengklaim food estate Keerom sudah menghasilkan jagung dengan kualitas yang baik. Namun, menurutnya, titik lokasi parit irigasi perlu dievaluasi lantaran jaraknya terlalu jauh. Sehingga pertumbuhan jagung kurang maksimal.
Pemerintah menyatakan lahan food estate seluas 45 hektare itu akan kembali panen pada September 2023. Jokowi juga menyebut hasil panen jagung para petani food estate Keerom sudah ada yang menampung dengan harga yang layak.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
- Tenaga Honorer Dihapus, Kemenpan RB: Tidak akan Ada PHK
Pemerintah dan DPR RI tengah membahas skema tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga kerja honorer, sebab tenaga honorer dihapus per November 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada pegawai honorer.
"Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni dalam keterangan resminya, Kamis malam, 6 Juli 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, lanjut dia, tidak boleh lagi ada tenaga honorer per 28 November 2023.
Kemenpan RB mengakui adanya pembengkakan jumlah tenaga honorer, dari perkiraan 400 ribu menjadi 2,3 juta orang setelah di data. Jumlah paling banyak, menurut Alex ada di pemerintah daerah atau Pemda.
“Perintah Presiden Jokowi jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kami sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujar Alex.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Permintaan Jokowi dan Bapanas ...
