Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelaku Usaha Perkebunan Wajib Melakukan Self-Reporting Lewat Siperibun

image-gnews
Shutterstock.
Shutterstock.
Iklan

TEMPO.CO, Palangkaraya - Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengungkapkan setiap perusahaan atau pelaku usaha perkebunan mulai saat ini dan seterusnya wajib melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun), baik itu perkebunan kelapa sawit dan lainnya.

Menurut Andi Nur, akan ada satuan tugas atau satgas yang akan mengawasi pelaporan ini. Kementerian Pertanian ujarnya terus berupaya mendorong, membina dan mensosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha agar segera dan secara kontinyu melakukan pelaporan Siperibun sesuai ketentuan.

“Untuk tanggal 3 Juli sampai 3 Agustus akan dilakukan sosialisasi di provinsi seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Riau. Dan dilanjutkan dengan daerah provinsi lainnya. Kami berharap seluruh pelaku usaha kelapa sawit dapat segera melakukan pelaporan dengan baik dan semakin transparan, sesuai ketentuan,” ujar Andi Nur di sela kegiatan sosialisasi Self-Reporting Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara Provinsi Kalteng di Palangkaraya, Kamis, 6 Juli 2023.

Andi Nur menjelaskan, Satgas akan mengimbau pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat, Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan atau korporasi di sektor kelapa sawit.

Selanjutnya: Andi Nur berharap dengan adanya....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Mengendus Skandal 3 Rumah Sakit Nakal Klaim Tagihan Fiktif ke BPJS Kesehatan

14 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
KPK Mengendus Skandal 3 Rumah Sakit Nakal Klaim Tagihan Fiktif ke BPJS Kesehatan

KPK mengendus tiga rumah sakit yang melakukan kecurangan atau fraud dalam melakukan klaim ke BPJS Kesehatan dengan tagihan fiktif.


Kementan, FAO dan USAID Memulai Program Penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi

1 hari lalu

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan FAO dan USAID mengumumkan dimulainya program penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 25 Juli 2024. Sumber: dokumen FAO
Kementan, FAO dan USAID Memulai Program Penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi

Program penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi ditujukan untuk meningkatkan praktik manajemen kesehatan hewan dan manusia


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

2 hari lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

2 hari lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Segera Cantumkan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa di E-Katalog

8 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Segera Cantumkan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa di E-Katalog

Kalangan pelaku usaha penyedia barang dan jasa mendorong pemerintah segera mencantumkan kebutuhan barang dan jasa melalui e-katalog di tengah gencarnya pembangunan sarana infrastruktur IKN


Mengenal Sudaryono, Aspri Prabowo yang Disebut Bakal Dilantik Jadi Wamentan

9 hari lalu

Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono bersama Prabowo Subia to. Dok. Sudaryono.id
Mengenal Sudaryono, Aspri Prabowo yang Disebut Bakal Dilantik Jadi Wamentan

Sudaryono, Aspri Prabowo, dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian. Berikut profilnya.


Kementerian Pertanian dan FAO Bikin Pelatihan Investigasi untuk Mitigasi Penyebaran Penyakit Menular Baru

10 hari lalu

Dokter hewan memeriksa seekor anjing peliharaan milik warga sebelum disuntikkan vaksin rabies dalam kegiatan peringatan World Rabies Day 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 15 September 2023. Kegiatan vaskinasi rabies dan steril kucing gratis yang digelar Pemerintah Kota Semarang tersebut sebagai upaya melindungi hewan kucing dan anjing dari penyakit rabies serta mencegah over populasi kucing liar. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Kementerian Pertanian dan FAO Bikin Pelatihan Investigasi untuk Mitigasi Penyebaran Penyakit Menular Baru

FAO dan Kementerian Pertanian RI menyelenggarakan pelatihan investigasi untuk meningkatkan upaya pengendalian dan mitigasi penyebaran zoonosis.


Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

11 hari lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Arsjad Rasyid (tengah), menerangkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lewat lembaga mediasi yang didirikan KADIN pada Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Kadin Indonesia siapkan white paper berisi usulan pelaku usaha dan akademisi soal kebijakan ekonomi. Dukung pelaksanaan program Prabowo.


Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

14 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

Peristiwa hukum pekan ini antara lain Pegi Setiawan menang praperadilan bebas status tersangka dan vonis 10 tahun pidana penjara Syahrul Yasin Limpo.


Hakim Vonis Syahrul Yasin Limpo 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Masih Pikir-pikir soal Ajukan Banding

14 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menyebut SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Vonis Syahrul Yasin Limpo 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Masih Pikir-pikir soal Ajukan Banding

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djamaludin Koedoeboen, mengatakan pihaknya masih berpikir akan mengajukan banding atau tidak.