Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelaku Usaha Perkebunan Wajib Melakukan Self-Reporting Lewat Siperibun

image-gnews
Shutterstock.
Shutterstock.
Iklan

TEMPO.CO, Palangkaraya - Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengungkapkan setiap perusahaan atau pelaku usaha perkebunan mulai saat ini dan seterusnya wajib melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun), baik itu perkebunan kelapa sawit dan lainnya.

Menurut Andi Nur, akan ada satuan tugas atau satgas yang akan mengawasi pelaporan ini. Kementerian Pertanian ujarnya terus berupaya mendorong, membina dan mensosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha agar segera dan secara kontinyu melakukan pelaporan Siperibun sesuai ketentuan.

“Untuk tanggal 3 Juli sampai 3 Agustus akan dilakukan sosialisasi di provinsi seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Riau. Dan dilanjutkan dengan daerah provinsi lainnya. Kami berharap seluruh pelaku usaha kelapa sawit dapat segera melakukan pelaporan dengan baik dan semakin transparan, sesuai ketentuan,” ujar Andi Nur di sela kegiatan sosialisasi Self-Reporting Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara Provinsi Kalteng di Palangkaraya, Kamis, 6 Juli 2023.

Andi Nur menjelaskan, Satgas akan mengimbau pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat, Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan atau korporasi di sektor kelapa sawit.

Selanjutnya: Andi Nur berharap dengan adanya....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Melirik Potensi Nias Selatan, "Surga" Bagi Para Peselancar

1 hari lalu

Peselancar sedang menantang ombak di WSL Nias Pro 2024 DOK Pemkab Nias
Melirik Potensi Nias Selatan, "Surga" Bagi Para Peselancar

Potensi investasi di sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan


Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

Para saksi yang hadir di sidang mengaku dipaksa SYL mengumpulkan uang. Demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga si menteri.


KPK Periksa Adik Syahrul Yasin Limpo dalam Kasus TPPU, Telusuri Aset Atas Nama Keluarga

1 hari lalu

Adik mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Andi Tenri Angka Yasin Limpo, usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Andi diperiksa sebagai saksi soal aliran dana dari mantan Menteri Pertanian, SYL yang menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI.TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Adik Syahrul Yasin Limpo dalam Kasus TPPU, Telusuri Aset Atas Nama Keluarga

Tim penyidik KPK melakukan pelacakan dan penyitaan aset Syahrul Yasin Limpo yang diduga berasal dari hasil korupsi di Kementan hingga ke Makassar.


Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Beberkan Alasan Hanan Supangkat Harus jadi Saksi

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Beberkan Alasan Hanan Supangkat Harus jadi Saksi

Kuasa hukum bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL, mengatakan penting untuk menghadirkan Hanan Supangkat dalam sidang kliennya.


Kementan-Kemendagri Berkolaborasi Tingkatkan Produksi Pangan

7 hari lalu

Kementan-Kemendagri Berkolaborasi Tingkatkan Produksi Pangan

Sektor pertanian harus menjadi perhatian bersama mengingat ke depan Indonesia akan menghadapi iklim ekstrem


Siang Ini, Anak Syahrul Yasin Limpo Akan Serahkan Mobil Alphard ke Penyidik KPK

7 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) menyalami anaknya Kemal Redindo Syahrul Putra (kanan) usai mengikuti sidang lanjutan  di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Saksi yang dihadirkan di antaranya merupakan  keluarga dan juga biduan Nayunda Nabila. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Siang Ini, Anak Syahrul Yasin Limpo Akan Serahkan Mobil Alphard ke Penyidik KPK

Anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL, Kemal Redindo, hari ini akan menyerahkan 1 unit mobil Alphard kepada penyidik KPK.


Syahrul Yasin Limpo Klaim Berjasa Rp 2.400 Triliun Tiap Tahun ke Negara: Nama Saya Hancur

9 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (kiri) terlihat saat putrinya, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dan grarifikasi Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Klaim Berjasa Rp 2.400 Triliun Tiap Tahun ke Negara: Nama Saya Hancur

Syahrul Yasin Limpo mengungkit keberhasilan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinannya dalam melakukan ekspor dan impor.


SYL Minta Hakim Perintahkan KPK Buka Blokir Rekeningnya dengan Alasan Kemanusiaan

9 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (kiri) terlihat saat putrinya, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dan grarifikasi Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
SYL Minta Hakim Perintahkan KPK Buka Blokir Rekeningnya dengan Alasan Kemanusiaan

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku kesulitan membayar pengacara dan karena rekeningnya diblokir


Anak SYL Ungkap Kerja Sama Organisasi Sayap NasDem dan Kementan tanpa Perjanjian Tertulis

9 hari lalu

Terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjalani sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. Sidang ini beragenda mendengarkan kesaksian 9 orang termasuk orang-orang terdekat SYL, seperti istri Ayun Sri Harahap, anak Kemal Redindo, dan cucu Andi Tenri Bilang. Selain itu, pengurus rumah pribadi Ali Andri, honorer Sekjen Kementan Ubaidah Nabhan, Stafsus Mentan Joice Triatman, Accounting pada Nasdem Tower Lena Janti Susilo, staf biro umum Kementan Yuli Eti Ningsih, serta ajudan Panji Harjanto. TEMPO/Imam Sukamto
Anak SYL Ungkap Kerja Sama Organisasi Sayap NasDem dan Kementan tanpa Perjanjian Tertulis

Anak Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita, membenarkan ada kerja sama organisasi sayap NasDem dan Kementerian Pertanian


Ditunda hingga 2026, Begini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal untuk UMKM

10 hari lalu

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Ditunda hingga 2026, Begini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Pemerintah memutuskan menunda kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 2026