- Hipmi Sebut Keputusan Pemerintahan Jokowi Tolak IMF soal Hilirisasi Sudah Tepat
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai keputusan pemerintahan Jokowi atau Presiden Joko Widodo yang dengan tegas menolak imbauan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempertimbangkan larangan ekspor komoditas, seperti nikel, dan hilirisasi, sudah tepat.
Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho mengatakan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan keputusan yang baik dan menguntungkan Indonesia.
Menurut Fathul, pemerintah harus berani dan siap menghadapi sejumlah pihak asing yang kontra dengan kebijakan tersebut.
"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik. Terutama di sektor mineral, beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," ujar Fathul melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023.
IMF memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia".
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
- IMF Minta Indonesia Pertimbangkan Ekspor Nikel, Bahlil: Ada Ketakutan dari Mereka, Ada Apa Ini?
Dana Moneter Internasional atau IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel, serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
Dalam dokumen tersebut, IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Selain itu, kebijakan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
"Direksi mencatat strategi diversifikasi Indonesia yang berfokus pada kegiatan hilir dari perusahaannya komoditas mentah, seperti nikel," ujar IMF dalam press release di dokumen tersebut, dikutip Jumat.
IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambahan dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Selain itu, IMF menilai kebijakan tersebut harus diinformasikan oleh analisis biaya-manfaat lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan limpahan lintas batas.
"Dalam konteks itu, direksi meminta pertimbangan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," tutur IMF.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Hilirisasi Nikel Dinilai Dorong Aktivitas Ekspor Ilegal ...
