TEMPO.CO, Jakarta - Pengadaan rangkaian kereta rel listrik Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (KRL Jabodetabek) sempat melalui diskusi yang cukup alot.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, akhirnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas. Sebelumnya, Kementerian BUMN memilih opsi impor KRL bekas tahun ini untuk memenuhi kebutuhan.
Keputusan pembelian KRL baru ini diketahui telah melalui rapat yang panjang antar kementerian. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah memberikan sinyal lebih dulu bahwa pemerintah lebih memilih impor KRL baru ketimbang bekas.
Luhut pada pekan lalu menyebutkan pemerintah akan meminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengimpor kereta baru sebanyak tiga rangkaian. “Kita akan mengimpor tiga rangkaian baru untuk menutupi (kekurangan armada),” ujar Luhut pada Kamis, 22 Juni 2023.
Selain itu, Luhut juga mengatakan jika upaya mendatangkan kereta baru tersebut akan membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun ke depan. Oleh karena itu, masa kritis karena kekurangan armada KRL akan terjadi pada 2024-2025.
“Jadi, masa kritisnya (risiko kekurangan armada KRL) ada pada 2024 sampai 2025,” ujar Luhut
Impor KRL Bekas Langgar Tiga Aturan
Luhut mengungkapkan, bahwa pada rapat yang digelar beberapa waktu lalu, opsi impor darurat KRL bekas yang sempat mencuat akhirnya batal diambil oleh pemerintah. Menurut Luhut, mengimpor barang bekas berupa KRL ini akan melanggar tiga aturan pemerintahan.
“Satu Perpres (Peraturan Presiden), kedua Kementerian Perindustrian, dan ketiga dari Kementerian Perhubungan,” ucapnya saat meninjau Stasiun Halim, Jakarta Timur, pada Kamis, 22 Juni 2023.
Sebelumnya, rapat digelar untuk mencari jalan keluar agar pelayanan kereta komuter Jabodetabek tidak terganggu saat KCI mempensiunkan sekitar 29 rangkaian kereta yang telah uzur.
Selanjutnya: Rencananya, ada 10 rangkaian kereta...
