TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti penggunaan APBN atau APBD yang masih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi. Padahal, sejatinya uang rakyat itu seharusnya untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. "Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan, justru habis banyak di birokrasi."
Ia pun mengingatkan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja. Dari pengamatannya, banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun.
Lebih jauh, tanpa menyebut entitas pemerintah daerah tertentu, Jokowi mencontohkan dalam sebuah APBD, terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp 1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp 1,5 miliar.
Artinya, lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis hanya untuk perjalanan dinas.
Selain itu, ada juga program pengembangan UMKM di suatu daerah dengan anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 1,9 miliar dari total anggaran itu juga habis untuk honor dan perjalanan dinas.
"Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro," tutur Jokowi.
Berikutnya, pengembangan balai penyuluhan pertanian di kabupaten yang menggunakan APBD kabupaten. Dengan anggaran total Rp 1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai penyuluhan tersebut, sebanyak Rp 734 juta anggarannya digunakan untuk membayar honor perjalanan dinas dan rapat-rapat.
Padahal, kata Jokowi, seharusnya biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20—25 persen dari total anggaran. Kepala negara lalu meminta agar sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.
"Enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya," ujar Jokowi. "Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri."
ANTARA
Pilihan Editor: Buntut Proyek di 13 BUMN Mandek, Ekonom Kritik Pemerintahan Jokowi soal Strategi Pemberian PMN
