TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai salah satu pengarah Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional atau MRPN. Komite ini dibentuk Jokowi untuk memastikan manajemen risiko tersebut dijalankan dan mencapai sasaran.
Lantas apa saja tugas Luhut sebagai Pengarah Komite MRPN ini?
Untuk diketahui, MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Regulasinya telah diteken Jokowi dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Adapun Entitas MRPN yaitu kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.
Dalam beleid ini dijelaskan bahwa entitas MRPN, yang terdiri dari kementerian hingga pemerintah desa tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor. Penerapannya mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh entitas MRPN pengelola negara.
Jokowi membentuk Komite MRPN terdiri dari 4 bagian, yakni Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Selain Luhut Panjaitan, ada tiga menteri lain yang ditunjuk sebagai Pengarah, mereka yaitu Menkopolhukam, Menko Bidang Perekonomian, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan jabatan ketua dipercayakan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional didampingi dua wakil, yaitu Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua 1 dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Wakil 2. Sementara anggota komite terdiri dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Adapun tugas komite ini adalah menetapkan kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPN lintas sektor, menetapkan kerangka kerja MRPN lintas sektor, hingga melakukan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan MRPN tersebut.
Penunjukan sebagai Pengarah Komite MRPN ini menambah daftar jabatan Luhut Panjaitan yang dipercayakan oleh Jokowi. Mei lalu, Jokowi membentuk tim khusus Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN. Satgas ini dibentuk guna mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara. Jokowi kemudian menunjuk Luhut sebagai ketuanya.
“Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marinves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Berikut deretan jabatan yang dipercayakan Jokowi kepada Luhut Panjaitan.
1. Kepala Staf Kepresidenan
Luhut tercatat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pertama pada pemerintahan Jokowi-JK yang dilantik pada Desember 2014. Ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 148/P/2014.
2. Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Luhut dipercaya Jokowi jadi Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2012. Dia dilantik menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada 12 Agustus 2015.
3. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2018, Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan. Tim ini ditugaskan untuk memantau penggunaan produksi dalam negeri ini. Mulai dari tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan sosialisasi hingga memantau tingkat komponennya.
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Setelah menjabat sebagai Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Luhut kemudian ditunjuk sebagai Menteri Kemaritiman pada 2016 lalu. Luhut dipertahankan hingga periode kedua Jokowi sekarang.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
Luhut ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman menggantikan posisi Arcandra Tahar. Dia mengemban posisi ini selama dua bulan karena menteri sebelumnya bermasalah terkait kepemilikan paspor ganda.
6. Menteri Perhubungan Ad Interim
Luhut juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Budi Karya Sumadi 2020 lalu. Pasalnya Menteri Perhubungan dengan menjalani perawatan karena Covid-19.
7. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim
Pada November 2020, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersangkut kasus korupsi ekspor benih lobster.
8. Koordinator PPKM Jawa-Bali
Selama Pandemi Covid-19, Luhut juga dipercaya sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.
9. Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
Pada 2021, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Tim ini dibentuk Jokowi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
10. Ketua Tim Gerakan Nasional BBI
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada September 2021. BBI merupakan gerakan untuk memperkuat branding produk-produk UMKM dalam negeri serta memperluas akses pasar melalui penjualan digital.
11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Penunjukan Luhut sebagai komite kereta cepat tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021.
12. Ketua Dewan SDA Nasional
Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional yang dilakukan oleh lembaga nonstruktural di bawah Presiden.
13. Ketua Pengarah Satgas Sawit
Jokowi membentuk satuan tugas untuk mengatasi permasalahan di industri sawit. Luhut pun ditunjuk sebagai ketuanya.
14. Ketua Satgasus Percepatan Realisasi Investasi di IKN
Terbaru, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan pemerintah telah membentuk task force khusus yang diketuai Luhut untuk mempercepat investasi di IKN.
15. Pengarah Komite MRPN
Jokowi membentuk Komite MRPN baru-baru ini. Terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Salah satu pengarahnya adalah Menkomarves, yang saat ini dijabat Luhut.
Pilihan Editor: Jokowi Tunjuk Luhut hingga Mahfud MD Jadi Pengarah Komite Manajemen Risiko Pembangunan
