TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menginginkan pengelolaan Sirkuit Mandalika diambil alih oleh pemerintah provinsi. "Kalau memang InJourney nggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," kata Zulkieflimansyah di Mataram, Sabtu, 17 Juni 2023.
Hal ini ditegaskan Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyikapi rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena merugi Rp100 miliar.
Ia menilai sebagai entitas bisnis keputusan menghapuskan WSBK ini bisa dimengerti. Tetapi sebagai Holding BUMN Pariwisata, InJourney menurutnya sudah keliru sekali. Ia menilai InJourney dan ITDC tidak mampu dan gagal menangkap pesan khusus Presiden Jokowi ketika menghadirkan Sirkuit Mandalika dengan WSBK dan MotoGP-nya.
"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," ujarnya.
Menurut Zulkieflimansyah, justru semestinya InJourney lebih sering menggelar event internasional lebih sering digelar di Mandalika untuk memperkuat posisi NTB sebagai "sport tourism" sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi. "Kita butuh gagasan dan ide baru untuk menciptakan satu destinasi pariwisata baru beyond Bali," ujar Zulkieflimansyah.
Karena itu, orang nomor satu di NTB itu tidak sependapat dengan ide mencoret World Superbike dari Mandalika. "Awal-awal penyelenggaraan kegiatan olahraga jarang yang langsung untung. Hampir dipastikan rugi semua karena sponsor masih terbatas dan mereka semua juga wait and see untuk bantu," katanya.
Sebelumnya holding BUMN pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau dikenal InJourney, berencana menghapus penyelenggaraan WSBK dari Sirkuit Mandalika. Sebab, kerugian dari gelaran event tersebut menembus Rp 100 miliar.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut akan melakukan negosiasi ulang terhadap beberapa event tersebut. "Ada beberapa event yang saya rasa, misalnya memberatkan ya kita negosiasi ulang. Itu hal yang biasa," ujar Erick usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023.
Pilihan Editor: Polemik Ekspor Pasir Laut, Begini Awal Mulanya hingga Tudingan Ada Pihak yang Diuntungkan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
