TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membeberkan substansi dari peraturan baru tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Aturan itu termaktub dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023.
Sedikitnya terdapat 12 poin penting dalam beleid teranyar tersebut. Berikut rinciannya.
1. Ada penambahan penyedia jasa keuangan yang wajib menerapkan program tersebut. Mulai dari wali amanat, penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi.
“Atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, dan jenis penyedia jasa keuangan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan berada pada kewenangan OJK,” demikian dikutip lewat keterangan tertulis, Sabtu, 17 Juni 2023.
2. Dalam pengaturan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, ada lima hal yang perlu diperhatikan. Yakni (a) Kewajiban penilaian, kebijakan dan prosedur, serta mitigasi risiko pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan (b) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan attempted transaction terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Kemudian (c) Penegasan pemblokiran tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya (without prior noticed); (d) Penegasan kewenangan pengenaan sanksi atas pelanggaran pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan (e) Mitigasi risiko penghindaran sanksi (sanction evasion).
3. Kewajiban penyedia jasa keuangan memastikan profesi penunjang yang digunakan jasanya telah menerapkan program tersebut. Serta terdaftar pada sistem informasi pelaporan yang dikelola PPATK (GoAML).
4. Kewajiban penyusunan dan penyampaian Individual Risk Assessment (IRA) oleh penyedia jasa keuangan.
5. Ada tambahan contoh tindakan countermeasures oleh penyedia jasa keuangan terhadap negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk dilakukan countermeasure.
6. Penegasan kewajiban Customer Due Diligence (CDD). Antara lain: (a) CDD berlaku bagi Beneficial Owner (BO) dari seluruh jenis nasabah termasuk perusahaan publik/ emiten dan lembaga negara; dan (b) CDD sederhana hanya dilakukan bagi area berisiko rendah berdasarkan penilaian penyedia jasa keuangan.
Selanjutnya: Kemudian (c) Penggunaan paspor dan...
