Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sita 10 Hektare Tanah Obligor Santoso Sumali, Satgas BLBI: Belum Tutup Sisa Utang

image-gnews
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) tiba didampingi Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban dalam pelantikan tim satgas tersebut di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) tiba didampingi Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban dalam pelantikan tim satgas tersebut di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melakukan penyitaan atas barang jaminan obligor Santoso Sumali. 

Pelaksanaan penyitaan ini dilakukan, mengingat Santoso Sumali hingga saat ini belum menyelesaikan seluruh kewajibannya selaku obligor Bank Metropolitan Raya (Bank Beku Kegiatan Usaha/BBKU) Rp77,51 miliar dan selaku obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Bahari BBKU Rp447,06 miliar, sudah termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara 10 persen.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengungkapkan barang jaminan yang disita merupakan tanah seluas 100.000 m2 di Desa Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 atas nama PT Atlantik Graha Buana.

"Bidang tanah tersebut merupakan barang jaminan sebagaimana Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang BBKU PT Bank Metropolitan Raya Nomor 20 dan PT Bank Bahari Nomor 21 pada tanggal 12 Oktober 2000, antara Santoso Sumali dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)," dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023.

Kendati demikian, Rionald menuturkan barang jaminan yang disita diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa utang Santoso Sumali. Nantinya Satgas BLBI akan menulusuri harta kekayaan lain obligor, keluarga, maupun pihak-pihak terkait dalam rangka pemulihan hak tagih negara dana BLBI.

Selanjutnya: Satgas BLBI akan menulusuri harta kekayaan lain 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Satgas BLBI Kembali Sita Aset Kaharudin Ongko

23 jam lalu

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban usai acara serah terima aset properti eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 6 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Satgas BLBI Kembali Sita Aset Kaharudin Ongko

Satgas BLBI kembali menyita aset milik Kaharudin Ongko, debitur dengan kewajiban penyelesaian utang sebesar Rp 8,49 triliun kepada negara


Zulkieflimansyah Singgung Nama Rohmi Saat Deklarasi Maju di Pilkada NTB, Ini Alasannya

11 hari lalu

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah (kiri) dan mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT (kanan) secara resmi mendeklarasikan berpasangan untuk maju di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Acara deklarasi digelar di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu, 8 Juni 2024. ANTARA/Nur Imansyah
Zulkieflimansyah Singgung Nama Rohmi Saat Deklarasi Maju di Pilkada NTB, Ini Alasannya

Zulkieflimansyah dan Suhaili secara resmi mendeklarasikan berpasangan maju di Pilkada NTB 2024.


MK Tolak Gugatan Caleg DPD NTB karena Buktinya Tak Kuat

14 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tolak Gugatan Caleg DPD NTB karena Buktinya Tak Kuat

MK menolak permohonan caleg DPD Nusa Tenggara Barat, Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni untuk membatalkan perolehan pesaingnya


Hakim PN Purworejo Kabulkan Konsinyasi Lahan Warga Wadas, LBH: Preseden Buruk

16 hari lalu

Konflik agraria di Wadas terjadi pada Februari 2022. Saat itu kepolisian menangkap  40 warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo ketika ratusan aparat kepolisian hendak melakukan pengukuran lokasi rencana pembangunan material untuk Bendungan Bener. Konflik bermula pada 2013 ketika warga Wadas telah mendengar akan ada pembangunan bendungan di daerah Purworejo. Pada 2015, perusahaan swasta melakukan pengeboran di dua lokasi dengan kedalaman 75 sampai 50 meter di Desa Wadas. Penangkapan terhadap warga Wadas yang menolak pembangunan Bendungan terjadi pada September 2019. Menurut rilis LBH Yogyakarta setidaknya polisi menangkap 11 warga Wadas. Foto: YLBHI
Hakim PN Purworejo Kabulkan Konsinyasi Lahan Warga Wadas, LBH: Preseden Buruk

Hakim PN Purworejo mengabulkan konsinyasi terhadap lahan di Desa Wadas. Warga bukan tak sepakat konsinyasi, tapi menolak tanahnya untuk tambang.


Temuan BPK: Indofarma Berpotensi Rugikan Negara Rp146,57 Miliar

17 hari lalu

Logo Indofarma.
Temuan BPK: Indofarma Berpotensi Rugikan Negara Rp146,57 Miliar

BPK menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk.


PKB dan NasDem Belum Memastikan Berkoalisi dengan PKS Usung Zulkieflimansyah di Pilkada NTB

18 hari lalu

Gubernur NTB Zulkieflimansyah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FOTO/twitter/@bangzul_ntb
PKB dan NasDem Belum Memastikan Berkoalisi dengan PKS Usung Zulkieflimansyah di Pilkada NTB

PKB dan NasDem sama-sama menepis anggapan telah sepakat merekomendasikan mantan gubernur Zulkieflimansyah sebagai bacagub NTB.


PPP Kaji Empat Pasang Bakal Cagub dan Cawagub yang Daftar Pilkada NTB

19 hari lalu

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (ketiga dari kiri) pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PPP Kaji Empat Pasang Bakal Cagub dan Cawagub yang Daftar Pilkada NTB

PPP menyatakan pendaftar bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada NTB, telah mengerucut ke empat pasang nama.


Satgas BLBI Sita 7 Aset Properti di Bali Senilai Rp 17 Miliar

21 hari lalu

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Satgas BLBI Sita 7 Aset Properti di Bali Senilai Rp 17 Miliar

Satgas BLBI kembali melakukan penguasaan aset obligor atau debitur BLBI di wilayah Bali dengan nilai total sekitar Rp 17,94 miliar.


Didukung TGB Maju Kembali di Pilkada NTB 2024, Duet Zul-Rohmi Memilih Berpisah

24 hari lalu

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah, saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 19 September 2018. KPU NTB menetapkan pasangan Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah atau Zul-Rohmi sebagai pemenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. TEMPO/Subekti.
Didukung TGB Maju Kembali di Pilkada NTB 2024, Duet Zul-Rohmi Memilih Berpisah

Rohmi memutuskan maju sebagai calon gubernur NTB berpasangan dengan Bupati Sumbawa Barat dua periode Musyafirin di Pilkada 2024.


Warga Bogor Beli Tanah, Belakangan Diklaim Polresta Bogor sebagai Aset Eks BLBI

30 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Warga Bogor Beli Tanah, Belakangan Diklaim Polresta Bogor sebagai Aset Eks BLBI

Warga Bogor menggugat Polresta Bogor dan DJKN Kementerian Keuangan setelah tanah yang ia beli diklaim sebagai aset eks BLBI.