"Itu nanti yang harus ditangani dan perlu anggaran besar juga," ucap Mahfud.
Presiden Jokowi juga telah meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat selesai pada tahun 2024 sesuai dengan hasil rapat terbatas (ratas) evaluasi PSN pada bulan September 2022 dan Sidang Kabinet, 2 Maret 2023. Kementerian/lembaga (K/L) pun disarankan dapat menyelesaikan PSN yang terdapat di perbatasan.
Nantinya, PSN yang ditargetkan pada periode ini akan dilanjutkan pada periode berikutnya, antara lain, pembangunan pos lintas batas terpadu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di kawasan Perbatasan.
Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah (pemda) juga diharapkan agar menjemput bola dan melakukan langkah-langkah terobosan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pos lintas batas negara dan pelaksanaan mandat yang diberikan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019.
Lebih jauh, Mahfud meminta agar Kementerian PUPR menyelesaikan permasalahan pemenuhan sarana dan prasarana operasional, seperti unsur customs, immigration, quarantine, and security (CIQS) serta permasalahan lainnya. Apalagi pos lintas batas negara yang telah selesai dibangun ini juga masih menyisakan persoalan.
"Pos lintas batas negara yang telah selesai dibangun ini fisiknya sudah selesai dibangun namun belum beroperasi karena CIQS belum berangkat," tutur Mahfud MD. "Ini mohon segera diselesaikan sebelum tentu saja berakhirnya pemerintah periode ini. Kalau bisa, malahan dioperasionalkan pada tahun 2023."
ANTARA
Pilihan Editor: Menteri PUPR Blak-blakan ke KPK Soal Godaan Korupsi Sangat Besar: Kalau ke Menteri Gak Bisa, ke Dirjen, lalu ke...
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
