TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas tetap memasukkan isu perbatasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 - 2029.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 25 Mei 2023.
Menurut dia, keberlangsungan program pembangunan nasional di perbatasan perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional ke depan. Oleh sebab itu, ia juga berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendukung anggaran tersebut.
"Atas dukungan lagi dari Wakil Ketua DPR (Rachmat Gobel). Karena kalau Kemenkeu mau, Bappenas mau, sementara DPR tidak setuju, ya, tidak bisa juga. Alhamdulillah, sekarang ada Pak Rachmat Gobel," kata Mahfud.
Saat ini, menurut Mahfud, masih banyak Pos Lintas Batas Negara (PBLN) Indonesia yang belum selesai terbangun. Hal ini juga memungkinkan perbatasan Indonesia di darat sebagai jalan gelap atau jalan ilegal.
"Itu perbatasan yang darat mungkin pintu masuk di mana, tetapi antara satu gerbang dan gerbang lain itu jalan-jalan gelap, jalan-jalan ilegal, dan jalur-jalur ilegal itu masih banyak," kata Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud menilai, pembangunan PBLN tersebut harus segera ditangani. Hal ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga pihaknya berharap Kementerian PPN/Bappenas tetap memasukkan isu perbatasan ke dalam RPJMN 2024 - 2029.
Selanjutnya: "Itu nanti yang harus ditangani..."
