Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Said Iqbal Bakal Pidato di Sidang Organisasi Buruh Dunia, Bahas Bahaya UU Cipta Kerja bagi Buruh

image-gnews
Presiden partai buruh Said Iqbal tengah menjawab pertanyaan wartawan saat aksi penolakan KUHP seusia  melakukan karnaval kelas pekerja, Kamis,15 Desember 2022.Terepilihnya Partai buruh dalam pemilu tidak akan menganggu konsistensi partai buruh dalam melakukan aksi penolakan terhadap KUHP yang dinilai memiliki pasal pasal bermasalah. TEMPO/Aqsa Hamka
Presiden partai buruh Said Iqbal tengah menjawab pertanyaan wartawan saat aksi penolakan KUHP seusia melakukan karnaval kelas pekerja, Kamis,15 Desember 2022.Terepilihnya Partai buruh dalam pemilu tidak akan menganggu konsistensi partai buruh dalam melakukan aksi penolakan terhadap KUHP yang dinilai memiliki pasal pasal bermasalah. TEMPO/Aqsa Hamka
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan mengangkat isu penolakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau omnibus law ke sidang ILO Governing Body pada Juni 2023 mendatang.

ILO atau International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional) adalah wadah yang menampung isu buruh di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Di sidang itu saya sebagai ILO Governing Body. Saya sebagai salah satu pengurus ILO. Saya akan berkampanye, saya akan berpidato bahwa omnibus law di Indonesia membahayakan buruh di dunia,” ujar said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 24 Mei 2023.

Menurut Said Iqbal, jika omnibus law diterapkan di Indonesia, maka nanti bisa diterapkan di level wilayah lainnya, seperti ASEAN, Asia Pasifik, Afrika, hingga Eropa. “Saya akan berkampanye. PBB, dalam hal ini ILO, harus menolak mengecam keras UU Cipta Kerja yang dibuat di Indonesia,” ucap dia.

Acara sidang ILO Governing Body digelar di Geneva, Swiss. Said Iqbal, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, itu menjelaskan acara akan dihadiri oleh perwakilan buruh dari seluruh dunia. Selain itu, dia berencana akan bertemu dengan Direktur Jenderal ILO Gilbert F. Houngbo dan Direktur ILO Asia Pasifik. 

Selanjutnya: Said Iqbal berharap negara-negara di dunia....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deputi Dirjen ILO Kunjungan Kerja ke Indonesia

21 jam lalu

Deputi Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Celeste Drake. Sumber: dokumen ILO
Deputi Dirjen ILO Kunjungan Kerja ke Indonesia

Kunjungan kerja ke Indonesia dan Asia ini yang pertama bagi Deputi Dirjen ILO sejak dia mengemban tugasnya di Jenewa pada Agustus 2023.


Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

1 hari lalu

Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh Inggris, berbicara selama Pertanyaan Perdana Menteri, di House of Commons di London, Inggris 15 November 2023. Parlemen Inggris/Maria Unger/Handout via REUTERS
Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

Pengakuan negara Palestina menjadi salah satu janji dalam manifesto Partai Buruh Inggris jika mereka menang pemilu dan membentuk pemerintahan.


Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di Pasar Senggol, Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Sebelum meninjau harga pasar dan bahan pangan, Jokowi menghadiri peringatan upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai. TEMPO/Adinda Jasmine
Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

Sistem ini memungkinkan karyawan BUMN untuk bekerja hingga 40 jam dalam waktu kurang dari lima hari kerja alias empat hari kerja sepekan.


KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


Interaksi Anies-PDIP Jelang PIlkada Jakarta dalam Sorotan Pakar dan Pengamat

4 hari lalu

Interaksi Anies-PDIP Jelang PIlkada Jakarta dalam Sorotan Pakar dan Pengamat

Anies dinilai berkepentingan menjaga kartu politiknya tetap hidup dan relevan hingga Pilpres 2029 dan kemungkinan didukung PDIP di Pilkada Jakarta.


Hari Dunia Menentang Pekerja Anak: Mewujudkan Komitmen Mengakhiri Eksploitasi Anak

4 hari lalu

Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak
Hari Dunia Menentang Pekerja Anak: Mewujudkan Komitmen Mengakhiri Eksploitasi Anak

PAACLA Indonesia dan JARAK mengajak semua pihak untuk terus menunjukkan kemajuan dan komitmen dalam penghapusan pekerja anak.


DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

7 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

Bagaimana fakta di balik revisi UU MK? Alasan DPR tengah fokus pada pembahasan RAPBN.


Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

8 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa Partai Buruh pada 6 Juni 2024 selain menolak kebijakan Tapera, juga menyuarakan 4 isu penting yang dihadapi masyarakat.


Setelah Dikabarkan Pasangan Anies-Ahok, Kini Relawan Dorong Anies-Andika Perkasa di Pilkada Jakarta

8 hari lalu

Anies Baswedan dan Andika Perkasa. FOTO/youtube/Andika Perkasa
Setelah Dikabarkan Pasangan Anies-Ahok, Kini Relawan Dorong Anies-Andika Perkasa di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan sebelumnya disebut bisa berpasangan dengan Ahok. Kini relawan dukung Anies-Andika Perkasa maju Pilkada Jakarta 2024.


Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

8 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

Menteri Basuki Hadimuljono menilai memanasnya polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera karena masalah kepercayaan masyarakat.