Fraksi PDIP juga menyoal belanja bantuan sosial. Ia menyebutkan, belanja bansos harus diarahkan pada perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial untuk mengentaskan masyarakat miskin dan tidak mampu.
Efektifitas subsidi bansos dapat dilakukan dengan meningkatkan akurasi basis data, serta skema perlindungan sosial yang holistik dan terintegrasi dengan program kementerian/lembaga terkait.
"Tetap ada aloksi subsisi untuk menjaga daya beli masyarakat, menopang kehidupan masyarakat tidak mampu, memperkuat produktivitas pangan, dan meningkatkan pelayanan umum transportasi dan perumahan," ujar Masinton.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah melaksanakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan memperhatikan tahapan rencana induk dan mengoptimalkan ruang fiskal yang tersedia. "Serta memperluas ruang inovasi pembiayaan selain APBN," kata Masinton.
Selain poin-poin tersebut, Fraksi PDIP juga memberikan pandangan agar kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan pemerintah memperhatikan upaya menjaga inflasi, mitigasi tekanan inflasi global ke domestik, pembangunan kedaulatan pangan, upaya pembangunan iklim investasi, pengentasan kemiskinan, belanja bantuan sosial, dan sebagainya.Termasuk soal kebijakan utang dan penggunaan dana cadangan.
Pilihan Editor: Kenaikan Gaji PNS Tengah Digodok, Kemenkeu: Kita Tunggu Bapak Presiden
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
