TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi soal aliran dana dalam kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo.
Mahfud yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Kominfo mendengar gosip politik soal kasus yang menjerat Sekjen Partai NasDem Johnny Plate itu.
"Kalau gosip politik itu sebenarnya tidak menjadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu," tuturnya usai konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 22 Mei 2023.
Namun, ia enggan membeberkan informasi yang didapatkan. Meski mendengar kabar soal aliran dana proyek BTS Kominfo yang mengalir ke partai politik, ia memastikan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan terus menyelidiki kasus ini.
Adapun masalah proyek BTS Bakti Kominfo mulai tercium sejak anggaran tahun 2020. Dari total anggaran Rp 28 triliun, yang dicairkan dalam proyek ini hanya sekitar Rp 10 triliun pada 2020-2021.
Kemudian berdasarkan laporan penggunaan dana proyek pada Desember 2021, terungkap dana yang digunakan untuk pembangunan BTS ini hanya sekitar Rp 2,1 triliun. Sehingga, kini Kejagung terus memeriksa berbagi saksi untuk menyelidiki aliran dana Rp 8,1 triliun lainnya.
Pada Desember 2021, Mahfud menyebut tower BTS Bakti Kominfo yang dicantumkan dalam laporan tersebut juga tidak ada. Kominfo pada saat itu beralasan pembangunan tower BTS terkendala pandemi Covid-19 dan minta perpanjangan sampai Maret 2022.
Akhirnya, proyek ini diperpanjang hingga 21 Maret 2022. Namun, jumlah tower BTS yang dilaporkan pada 21 Maret 2022 diketahui hanya sekitar 1.100 tower dari 4.200 tower ditargetkan. Sementara saat diperiksa melalui satelit, dari 1.100 yang diklaim hanya 958 tower yang terlacak.
"Itu saja yang jadi basis Kejagung, yang lain-lain jalan. Kami tidak bicara gosip ya," tutur Mahfud.
Pilihan Editor: Menghadap Jokowi, Mahfud Md Jelaskan Detail Korupsi Proyek BTS Bakti Kominfo
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
