Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faisal Basri Sebut Program Ekonomi Hijau Tak Sejalan dengan Kebijakan: Banyak Lahan Sawit Ilegal

image-gnews
Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkiritisi fokus pemerintah atas green economy atau ekonomi hijau untuk mengurangi emisi. Kontribusi terbesar emisi rumah kaca, kata dia, adalah sektor Agriculture, Forestry and Other Land Use atau Afolu, kemudian energi.

Pasalnya, kata dia, langkah kebijakan yang diambil pemerintah tidak sejalan dengan ekonomi hijau itu sendiri. Karena tidak menyelesaikan masalah sektor Afolu, antara lain adanya lahan sawit ilegal yang merambah hutan.

“Sekitar 3 juta hektare lahan sawit itu menggunakan lahan hutan yang tidak boleh digunakan untuk komersial,” ujar dia dalam diskusi daring pada Minggu, 21 Mei 2023.

Faisal mempertanyakan proyek food estate yang dikomandoi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, ada juga hutan yang dimanfaatkan untuk nikel. Contoh tersebut, kata dia, selalu berkaitan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Jadi ayo kita bikin green economy yang baru ‘tapi yang existing jangan diutak-atik ya, itu kepentingan saya’ kata mereka begitu. Batu bara tidak diutak-atik,” tutur Faisal.

Pemerintah, kata dia, memang memiliki tujuan yang baik yaitu mengurangi emisi. Namun, dia menilai, dilakukan dengan cara yang tidak baik. Menurut dia 60 persen listrik di Indonesia itu masih menggunakan pembangkit batu bara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kok tidak dibatalkan pembangkit listrik yang belum dibangun? Itu kan yang paling enak, batalkan, kalau yang sudah ada agak merepotkan, tapi mumpung belum dibangun batalkan,” ucap dia.

Menurut dia, sumber terbesar dari emisi tidak digubris pemerintah, sementara sekarang fokus pada subsidi kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor. Dia mencontohkan Vietnam, karena penggunaan energinya cukup besar, maka mereka beralih ke kendaraan listrik.

“Di Indonesia energinya cuma 14 persen. Memerangi efek rumah kaca itu dilihat dari kontributor terbesarnya apa. Nah di sini kita lihat kontribusi besarnya adalah Afolu di Indonesia,” kata Faisal Basri.

Pilihan EditorFaisal Basri Singgung Cara Luhut Binsar Padjaitan Menghadapi Kritik soal Subsidi Kendaraan Listrik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pabrik Minyak Goreng Ini Tepis Dugaan Cemari Udara Jakarta, Sodorkan Hasil Uji Emisi dari Pihak Ketiga

1 hari lalu

Ilustrasi petugas memeriksa emisi dari cerobong asap sebuah pabrik. Foto/Dinas LH DKI
Pabrik Minyak Goreng Ini Tepis Dugaan Cemari Udara Jakarta, Sodorkan Hasil Uji Emisi dari Pihak Ketiga

Dasar Asianagro adalah uji emisi oleh auditor pihak ketiga yang terakreditasi.


Mengenal Apa Itu Bursa Karbon dan Dampaknya untuk Lingkungan

2 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
Mengenal Apa Itu Bursa Karbon dan Dampaknya untuk Lingkungan

Bursa karbon akan diselenggarakan oleh OJK pada 26 September 2023 mendatang. Ketahui dampak bursa karbon dan contohnya berikut.


Pertamina Geothermal Energy Ungkap 3 Strategi Kembangkan Potensi Panas Bumi

2 hari lalu

Aktivitas pekerja di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017. TEMPO/Amston Probel
Pertamina Geothermal Energy Ungkap 3 Strategi Kembangkan Potensi Panas Bumi

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. harus membangun ekosistem berkelanjutan dengan mendukung transisi ke energi bersih serta mengurangi emisi karbon.


Utusan Iklim Cina: Penghapusan Bahan Bakar Fosil Tidak Realistis

2 hari lalu

Para pria berdiri di dekat mobil dekat pembangkit listrik tenaga batu bara di Shanghai, Cina,  21 Oktober 2021. REUTERS/Aly Song
Utusan Iklim Cina: Penghapusan Bahan Bakar Fosil Tidak Realistis

Penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara menyeluruh tidaklah realistis, kata pejabat tinggi iklim Cina.


Pentingnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan untuk Ekonomi Hijau

3 hari lalu

Sesi Indonesia Sustainibility Forum (ISF) 2023 di Jakarta/istimewa
Pentingnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan untuk Ekonomi Hijau

Memasukkan konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan akan mempercepat perwujudan ekonomi hijau yang inklusif.


Pemutihan Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Serikat Petani: Menguntungkan Perusahaan dan Tidak Transparan

3 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Serikat Petani: Menguntungkan Perusahaan dan Tidak Transparan

Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS menilai rencana pemutihan kebun sawit ilegal di kawasan hutan tidak transparan.


Planet Ban Ajak Masyarakat Merawat Motor untuk Menekan Polusi Udara

4 hari lalu

Pemeriksaan emisi gas buang pada sepeda motor di Planet Ban. (Planet Ban)
Planet Ban Ajak Masyarakat Merawat Motor untuk Menekan Polusi Udara

Planet Ban mengajak para pemilik kendaraan roda dua melakukan perawatan motor sebagai upaya menekan tingkat emisi gas buang.


Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan akan Diputihkan, Sawit Watch: Harusnya Dipidana

4 hari lalu

Seorang petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, yang merupakan zona intin Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu, Riau, 19 Mei 2019. (Antara/HO - BBKSDA Riau)
Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan akan Diputihkan, Sawit Watch: Harusnya Dipidana

Direktur Sawit Watch Achmad Surambo mengkritik rencana pemerintah untuk memutihkan 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Ma'ruf Amin Berharap Kapasitas Pembangkit Capai 22 GW pada 2060: Pemerintah Sediakan Insentif Eksplorasi

4 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres
Ma'ruf Amin Berharap Kapasitas Pembangkit Capai 22 GW pada 2060: Pemerintah Sediakan Insentif Eksplorasi

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan kapasitas pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 22 gigawatt pada 2060.


Bursa Karbon Diluncurkan Pekan Depan, Kepala BKF: Pajak Karbon Belum Diperlukan

4 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu saat menyampaikan perubahan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 seusai rapat Panja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2023) (ANTARA/Bayu Saputra)
Bursa Karbon Diluncurkan Pekan Depan, Kepala BKF: Pajak Karbon Belum Diperlukan

Pemerintah bakal meluncurkan bursa karbon paa 26 September 2023.