TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan rencana pemerintah mengimpor 2 juta ton beras akan segera dihentikan jika pasokan dari dalam negeri untuk memenuhi cadangan beras pemerintah atau CBP telah membaik.
Ketut menyebutkan kuota impor beras sebesar 500 ribu ton kini sedang berjalan. Namun, kebutuhan selanjutnya akan ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kemampuan pengadaan dalam negeri.
“Targetnya 500 ribu ton masuk dulu. Kalau proses CBP dalam negeri potensinya bagus, begitu kami yakin bisa penuhi dari dalam negeri, sisanya ditunda dulu,” ujar Ketut dalam diskusi Memperkuat CBP dari Pengadaan Dalam Negeri yang diselenggarakan Alinea Forum secara daring, Senin, 17 April 2023.
Adapun berdasarkan catatan Perum Bulog per 15 April 2023, stok CBP baru mencapai 222.554 ton dari target sebesar 2,4 juta ton. Sedangkan pemerintah perlu segera mendistribusikan sekitar 640.590 ton beras untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat yang mana masing-masing keluarga menerima 10 kilogram beras untuk kebutuhan selama Maret-Mei 2023.
“Kalau tidak ada puso, Bulog bisa menyerap CBP dengan baik dan impor harus stop. Kalau belum, keran impor harus tetap kami buka. Dengan begitu, intervensi stabilisasi harga bisa tetap dilaksanakan," kata Ketut.
Selain itu, menurut data Badan Pangan Nasional pada Januari 2023, beras impor yang masuk sebanyak 232.404 ton, kemudian disusul 200.913 ton pada Februari 2023. Angka tersebut, kata Ketut, sudah melampaui serapan CBP yang hingga kini tersendat karena harga gabah kering panen (GKP) dan beras yang masih lebih tinggi daripada harga pembelian pemerintah (HPP).
Tingginya harga GKP tersebut, Ketut menjelaskan karena disebabkan oleh keengganan petani di berbagai daerah untuk menjual hasil panennya. Menurut hasil survei Badan Pangan Nasional ke beberapa daerah, seperti di Pulau Lombok dan Bali, petani menyimpan setidaknya 20 persen untuk dikonsumsi sendiri.
"Akibatnya gabah kering giling (GKG) di lumbung beras bahkan menyentuh Rp 6.400 hingga Rp 6.600 per kilogram. Padahal, pemerintah telah berupaya mengantisipasinya dengan menaikkan HPP untuk GKP dari Rp 4.200 menjadi Rp 5.000 per kilogram di tingkat petani dan Rp 5.100 per kilogram di tingkat penggilingan, sementara GKG sebesar Rp 6.200 per kilogram pada 15 Maret 2023," jelasnya.
Hal ini, kata Ketut, juga berdampak kepada pasokan dari penggilingan menengah dan besar untuk memenuhi kebutuhan CBP ke Perum Bulog yang dibeli dengan harga Rp 9.950 per kilogram.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengadaan Pangan Lain Perum Bulog, Yayat Hidayat F mengatakan pengadaan beras dalam negeri untuk stok CBP membaik pada April 2023 dengan jumlah mencapai 128.255 ton.
Jumlah ini meningkat lebih dari 50 persen dari 80.605 ton pada bulan sebelumnya. Namun, Yayat menjelaskan Bulog akan tetap berupaya memenuhi CBP sebesar 2,4 juta ton di tahun ini.
"Ada kebutuhan untuk penyaluran bantuan pangan, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), bencana alam, serta bantuan pemerintah lainnya. Penyaluran itu membutuhkan sedikitnya 1,31 juta ton beras," kata Yayat.
Baca juga: Istana Klarifikasi Pidato Jokowi di Jerman: Penutupan Seluruh PLTU pada 2050, Bukan 2025
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
