TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan berencana meminta anggaran tambahan dari Rp7 triliun menjadi Rp15 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tambahan anggaran ini untuk percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun depan.
"Kami akan bertemu Menteri Keuangan untuk menambah anggaran dari Rp7 triliun paling enggak jadi Rp15 triliun, sehingga target kami 126 juta bidang (tanah) ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin 10 April 2023.
Baca Juga:
Hadi menyampaikan, Kementerian ATR/BPN memiliki target 126 juta bidang tanah harus disertifikasi dan ditargetkan selesai pada 2025.
Hadi menilai, tanah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga permasalahan tanah harus segera diselesaikan agar masyarakat memiliki keadilan atas hal tersebut.
"Tanah ini episentrum kebutuhan dasa masyarakat yang benar-benar harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, harus ada regulasi, koordinasi bahkan diskresi yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, sehingga benar-benar merasakan keadilan atas hak tanah tersebut," kata Hadi.
Selanjutnya: pagu anggaran 2023 sebesar Rp7,97 triliun
