TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin menyatakan masyarakat adat di IKN telah meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi.
Pasalnya, kata Alimuddin, masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru. “Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektare,” ujarnya saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko seperti dikutip dari keterangan tertulis usai pertemuan keduanya di Gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 April 2023.
Alimuddin pun menyebutkan pentingnya pemerintah mewujudkan keseimbangan pendidikan di IKN, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah.
Menanggapi hal tersebut, Moeldoko meminta agar biaya ganti rugi pengadaan tanah di IKN segera dibayarkan ke masyarakat.
“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” ucap Moeldoko.
Selanjutnya: Ia menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi ...