TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau panen raya di Desa Baji Pamai di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis, 30 Maret 2023. Peninjauan dilakukan di tengah rencana pemerintah mengimpor 2 juta ton beras sampai Desember 2023 ini.
Di lokasi, Jokowi menyebut sejumlah lahan telah terendam banjir yang berpengaruh ke hasil panen. Banjir bahkan terjadi sampai dua kali yang menyebabkan produksi turun ke angka 5,5 ton per hektare.
"Tetapi 5,5 ton juga sudah hasil yang baik," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Maret 2023.
Jokowi berharap hasil panen beras di Sulawesi Selatan bisa melebihi target, sehingga bisa dibawa ke provinsi lainnya yang membutuhkan. Terutama hasil dari Maros yang jadi lumbung beras di provinsi ini. “Ya kalau bisa di atas dua juta (ton) baik, ini kan belum panen, nanti kalau sudah panen semua baru bisa ketahuan,” kata dia.
Sementara terkait harga besar, Jokowi menyebut harga akan turun otomatis jika pasokan beras tinggi. Ia berharap hasil panen ini bisa segera masuk ke pasar. "Artinya, kalau suplainya banyak, suplainya melimpah itu sudah otomatis teorinya pasti harga turun. Kalau suplainya kurang berarti otomatis harga naik,” kata dia.
Sementara beberapa hari sebelumnya, pemerintah diketahui telah resmi memutuskan untuk kembali impor beras. Volume impor beras kali ini mencapai 2 juta ton.
Berdasarkan salinan surat penugasan yang diterima Tempo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sampai Desember 2023.
Keputusan impor beras 2 juta ton ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Koperasi dan UKM pada Senin, 27 Maret 2023, Zulkifli Hasan mengatakan impor beras telah disetujui di dalam rapat terbatas bersama Kementerian dan lembaga terkait.
"Sudah diputuskan di Ratas (rapat terbatas)," ujar Zulkifli Hasan.
Adapun dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton pertama akan dilaksanakan secepatnya. Ia menjelaskan tambahan pasokan beras itu dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Selain itu, beras impor ini juga akan digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah.
Beras impor itu, kata Arief, juga dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (CBP).
Arief berujar pengadaan beras dari luar negeri tersebut juga tetap memperhatikan kepentingan produsen dalam negeri. Menurutnya, keputusan ini juga telah memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik atau good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sesuai hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa panen raya Maret-Mei 2023" ujar Arief dalam surat tersebut.
Pilihan Editor: Pemotor Terobos Konvoi Mobil Presiden, Jokowi Minta Tak Perlu Ditahan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
