Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Faisal Basri Dukung Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan

image-gnews
Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mendukung usulan soal pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan. “Saya mendukung itu,” ujar dia dalam diskusi virtual Indef pada Selasa, 28 Maret 2023.

Faisal Basri menjelaskan, Kementerian Keuangan di era siapapun selalu dianggap sebagai kementerian yang penting. Selain itu, kata Faisal memang the most powerfull ministry adalah Menteri Keuangan karena mengatur semua penerimaan dan pengeluaran negara.

Ditambah lagi, sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab mewakili pemerintah dalam saham-saham di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. “Makanya pejabat Kementerian Keuangan hampir semua jadi komisaris. Menteri Keuangan saja jabatannya 30, ya ex-officio-lah, itu tanda negara ini dikelola secara tidak benar,” ucap dia.

Ekonom lulusan Universitas Indonesia itu menilai, hal tersebut menyebabkan para pejabat itu tidak bisa fokus melaksanakan tugasnya. Faisal meminta agar hal seperti itu diatur, sehingga jabatan-jabatan di kementerian bisa betul-betul bekerja penuh dan bertanggung jawab.

“Oke, kalau betul-betul tanggung jawabnya besar dan sangat berbeda dengan kementerian lainnya keluarkan dia (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan. Sehingga tidak ada diskriminasi di antara PNS (pegawai negeri sipil),” tutur Faisal Basri.

Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan bertujuan agar masing-masing bisa berdiri sendiri dan profesional. Faisal mencontohkan Bank Indonesia yang sudah terpisah dari pemerintah dan menjadi lembaga yang independen.

Selanjutnya: Faisal menyarankan pegawai Pajak tidak hanya dari STAN ...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

22 jam lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

YLKI mengkritik keras penundaan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga tahun 2025.


Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

23 jam lalu

Santri penyandang disabilitas tunarungu belajar mengaji di Rumah Tuli, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Minggu 17 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan kepada penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

Rancangan PP ihwal konsesi dan insentif bagi penyandang Ddsabilitas diprotes lantaran tak menyoroti masalah yang utama.


Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

2 hari lalu

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Otorita IKN masih minta tambah Rp 29,8 triliun lagi.


Pendaftaran LPDP Tahap 2 Segera Dibuka, Simak Tahapan, Persyaratan dan Tata Cara Daftarnya

8 hari lalu

LPDP. lpdp.kemenkeu.go.id
Pendaftaran LPDP Tahap 2 Segera Dibuka, Simak Tahapan, Persyaratan dan Tata Cara Daftarnya

LPDP Kementerian Keuangan akan membuka pendaftaran tahap dua, pada 19 Juni 2024 mendatang.


Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

10 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

Faisal Basri menyebut Pancasila mestinya tak hanya jargon, tapi pemersatu antardaerah.


2 Eks Anak Buah Angin Prayitno Aji Divonis 4 Tahun Bui Plus Uang Pengganti Rp 15,4 Miliar

11 hari lalu

Dua orang anggota tim pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak, Yulmanizar (kiri) dan Febrian, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Yulmanizar dan Febrian dalam pengembangan lanjutan perkara tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak, dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan 8 orang tersangka salah satunya Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP, Angin Prayitno Aji. TEMPO/Imam Sukamto
2 Eks Anak Buah Angin Prayitno Aji Divonis 4 Tahun Bui Plus Uang Pengganti Rp 15,4 Miliar

Dua eks anak buah Angin Prayitno Aji di Ditjen Pajak mendapatkan vonis 4 tahun penjara. Selain itu mereka juga harus mengganti uang miliaran rupiah


Siapa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran? Ini Kata TKN dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi

12 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Siapa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran? Ini Kata TKN dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi

Nama calon Menteri Keuangan kabinet Prabowo-Gibran masih belum diumumkan. Dewan Pakar TKN dan Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi menyebut belum ada satu nama yang diputuskan.


Tuai Pro-Kontra Kebijakan Jokowi Soal Tapera, Berikut Profil Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho

13 hari lalu

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memberikan keterangan kepada media terkait program Tapera di kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat 31 Mei 2024. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa Tapera telah diperluas dimana sebelumnya berlaku untuk ASN, kini diperluas dengan pekerja dan mandiri swasta, dengan skema tabungannya sesuai PP 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera dimana akan dikembalikan pada saat berakhir masa kepesertaan karena batas pensiun, memasuki usia 58 untuk pekerja mandiri atau sebab lain berakhir masa kepesertaan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Tuai Pro-Kontra Kebijakan Jokowi Soal Tapera, Berikut Profil Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho

Keputusan Jokowi akan berlakukan Tapera terus menuai pro-kontra. Berikut profil Heru Pudyo Nugroho, Komisaris BP Tapera.


Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Temui Sri Mulyani, Sinkronkan Janji Kampanye dalam RAPBN 2025

14 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Temui Sri Mulyani, Sinkronkan Janji Kampanye dalam RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan


Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2024 -2029 selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) didampingi oleh anggota Komite Tapera yang terdiri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, Rabu (13/3) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Tapera.go.id
Kebijakan Jokowi Potong Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera, Siapa Para Pejabat Tinggi di BP Tapera?

Jokowi mewajibkan potongan gaji PNS dan pekerja swasta untuk Tapera sebesar 3 persen. Siapakah sosok para pejabat tinggi BP Tapera?