Faisal Basri juga menyarankan agar pegawai Ditjen Pajak tidak hanya berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Menurut dia, STAN juga harus berkompetisi dengan perguruan tinggi lain. Apa lagi tidak ada jaminan bahwa lulusan sekolah kedinasan lebih baik dari lulusan sekolah lain. Saat ini banyak perguruan tinggi yang memiliki jurusan perpajakan dan bea cukai di Indonesia.
“Saya mendukung dipisah. Selain itu jangan ada lagi perbedaan gaji dan tunjangan antar kementerian,” kata Faisal Basri.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad juga mengusulkan agar Ditjen Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Usulan itu disampaikannya merespons berbagai kasus yang muncul di institusi tersebut belakangan ini.
Fadel mendorong agar Ditjen Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan dan membentuk lembaga baru yang bernama Badan Keuangan Negara. Badan ini bertugas untuk menghimpun pajak sebagai pengganti atau perubahan nama dari Ditjen Pajak. "Badan ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," tuturnya.
Pemerintah, kata Fadel, pernah berencana menerapkan hal serupa melalui RUU KUP pada 2015. Pada pasal 95 draf beleid itu disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Disebutkan juga bahwa lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," katanya. Namun pembahasan RUU KUP tersebut tidak tuntas hingga berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2014-2019.
Baca juga: Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
