TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Maisie Sagita melakukan analisis terhadap unggahan atau tweet warganet mengenai beberapa isu yang sedang ramai. Isu tersebut adalah pejabat pajak pamer harta, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga kasus penerima hadiah tapi harus bayar pajak.
Untuk isu pejabat pamer harta, kata Maisie, publik merasa perilaku pejabat yang pamer hartanya itu tidak etis. Karena dengan pamer harta itu bisa menyebabkan munculnya persepsi kalau rakyat itu bayar pajak hanya untuk membiayai kehidupan mewah pejabat.
“Namun di sisi lain, ada pula yang berpendapat kalau pejabat itu pamer harta tidak apa-apa asalkan mereka bisa mempertanggungjawabkan sumber kekayaan mereka,” ujar Maisie dalam diskusi virtual pada Selasa, 28 Maret 2023.
Soal isu dugaan TPPU, masyarakat menyoroti adanya indikasi dari transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Publik, menurut Maisie, justru menyoroti kemungkinan adanya transaksi lain yang belum terbongkar.
Selain itu, hasil analisis tersebut menyebut publik juga mengeluhkan soal tidak sigapnya Kemenkeu dan PPATK soal transaksi janggal tersebut. Ditambah lagi pernyataan yang keluar dari Menkopolhukam.
“Publik jadi merasa kalau kementerian itu seperti tutup mata akan transaksi mencurigakan yang terjadi atau yang dilakukan oleh pegawainya sendiri,” ucap Maisie.
Selanjutnya: Adapun isu yang ketiga adalah....
