Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Perpu Cipta Kerja, Buruh Ancam Mogok Nasional Saat May Day

image-gnews
Demonstran menampilkan poster pada aksi May Day Fiesta di depan gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu, 14 Mei 2022. Massa aksi dari berbagai elemen buruh yang menggelar aksi may aday fiesta mulai memadati kawasan Gedung DPR RI dan stadion Gelora Bung Karno, aksi ini membawa sebanyak 18 tuntutan. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Demonstran menampilkan poster pada aksi May Day Fiesta di depan gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu, 14 Mei 2022. Massa aksi dari berbagai elemen buruh yang menggelar aksi may aday fiesta mulai memadati kawasan Gedung DPR RI dan stadion Gelora Bung Karno, aksi ini membawa sebanyak 18 tuntutan. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hattam Aziz menyebut, serikat buruh akan melakukan mogok masal pada hari buruh pada bulan Mei mendatang atau yang sering disebut May Day. 

Ancaman itu, kata Riden, akan dilakukan apabila pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-undang. 

"Ketika pemerintah dan DPR RI memaksakan kehendak tetap mengesahkan dari pada Perpu No. 2 tahun 2022, May Day 2023 dipastikan akan mogok nasional kami (buruh) akan stop produksi," kata Riden saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senin 13 Maret 2023. 

Riden mengatakan, ancaman mogok massal tersebut dilakukan sebagai bukti buruh sangat dirugikan dengan terbitnya aturan Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Kami akan melakukan perlawanan yang masif kepada pemerintah dan DPR RI  mengerti bahwa kenapa kami sangat menolak terhadap isi Perpu tersebut," kata Riden. 

Selain mogok nasional, Riden mengatakan, Partai Buruh juga akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi jika Omnibus Law Cipta Kerja keluar sebagai Undang-undang. 

"Secara konstitusi, kami akan melakukan JR (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi," kata Riden. 

Selanjutnya: unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI hari ini 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Lipa Siap Terima Risiko setelah Kritik Perang Israel

1 hari lalu

Dua Lipa menghadiri gala Time Magazine 100 saat masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia, di New York City, AS, 25 April 2024. Dua Lipa tampil dengan rambut panjangnya berwarna merah anggur yang ditata di bagian tengah dan bergelombang dalam. REUTERS/Andrew Kelly
Dua Lipa Siap Terima Risiko setelah Kritik Perang Israel

Dua Lipa mengambil risiko menghadapi reaksi keras dan menyuarakan kritiknya terhadap Israel di tengah agresi terhadap Jalur Gaza.


Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

5 hari lalu

Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh Inggris, berbicara selama Pertanyaan Perdana Menteri, di House of Commons di London, Inggris 15 November 2023. Parlemen Inggris/Maria Unger/Handout via REUTERS
Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

Pengakuan negara Palestina menjadi salah satu janji dalam manifesto Partai Buruh Inggris jika mereka menang pemilu dan membentuk pemerintahan.


KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

7 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

8 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

9 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

9 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

12 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa Partai Buruh pada 6 Juni 2024 selain menolak kebijakan Tapera, juga menyuarakan 4 isu penting yang dihadapi masyarakat.


Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

12 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

Menteri Basuki Hadimuljono menilai memanasnya polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera karena masalah kepercayaan masyarakat.


Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

12 hari lalu

Ilustrasi wanita hamil bekerja. ert.gr
Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengatakan munculnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) menimbulkan pro dan kontra.


Partai Buruh Akan Ajukan Gugatan soal PP Tapera ke MA

12 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Partai Buruh Akan Ajukan Gugatan soal PP Tapera ke MA

Partai Buruh mengatakan akan mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat.