Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Kamis malam, 2 Maret 2023 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan perilaku hedon pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai membuat rakyat kecewa.
Berikutnya ada berita tentang dampak penundaan pemilu ke pemulihan ekonomi, Jokowi menginstruksikan agar ASN didisiplinkan dan Gus Yahya merespons seruan boikot membayar pajak. Lalu ada berita tentang target pertumbuhan ekonomi 2023, profil pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang kerap memamerkan kekayaannya, serta minimal nominal transfer antar rekening BCA.
Ketujuh berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan tujuh berita trending tersebut.
1. Jokowi Soal Pegawai Pajak dan Bea Cukai Hedon: Pantas Rakyat Kecewa, Perilaku Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, Kekayaan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di media sosial.
"Kalau seperti itu, ya kalau menurut saya, ya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa, dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," ujar Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.
Ia juga memahami kekecewaan masyarakat setelah melihat perilaku Mario Dandy, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun tersebut. Belakangan, ada juga pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Eko Darmanto berharta belasan miliar dan sering pamer kekayaan di media sosial.
Simak lebih jauh tentang Pajak di sini.
2. Penundaan Pemilu Berisiko Serius Terhadap Perekonomian, Ini Deretan Sektor yang Akan Terguncang
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Komisi Pemilhan Umum atau KPU untuk menunda Pemilu 2024 menimbulkan risiko yang sangat serius terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya, isu penundaan pemilu merupakan bentuk ketidakpastian dari sisi ekonomi.
Bhima berujar putusan tersebut dapat menggoncang iklim investasi dan tingkat konsumsi di Indonesia. Sementara faktor konsumsi dan investasi memiliki porsi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Jadi pemulihan ekonomi yang tak mungkin seperti yang diharapkan tumbuh di atas 5 persen. Mungkin kita hanya bisa puas tumbuh di kisaran 3 persen," ujar Bhima kepada Tempo, Kamis, 2 Maret 2023.
Simak lebih jauh tentang pemilu di sini.
