TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menanggapi soal rencana percepatan pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat. Ia menyebutkan masih ada sejumlah persoala yang harus menjadi perhatian khusus dalam proyek tersebut.
"Perlu menjadi perhatian khusus terkait feasibility study (FS) proyek agar angka Internal Rate of Return (IRR) yang diproyeksikan tidak berbeda jauh dengan realisasinya nanti," ucap Pahala dalam kick-off meeting pembangunan kawasan industri pupuk, dikutip dari keterangan resmi BKPM pada Selasa, 28 Februari 2023.
Selain itu, Pahal menyoroti soal pembebasan lahan kawasan pembangunan pabrik yang memerlukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemudian koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal dengan penyiapan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan akses jalan.
Menurutnya, perlu dipastikan produksi gas di kawasan Timur Indonesia apakah betul-betul dapat termonetisasi dan mampu menghasilkan pupuk. "Karena fasilitas produksi pupuk di Timur belum ada," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan siap mengawal percepatan pelaksanaan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat. Ia pun telah bekerja sama dengan Satuan Tugas Percepatan Investasi dan kementerian terkait untuk mendorong hilirisasi gas bumi di Indonesia.
Selanjutnya: pembangunan pupuk di Provinsi Papua Barat merupakan proyek besar
