Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SMF Terbitkan Obligasi Senilai Rp 2 Triliun, Dukung Penyaluran KPR FLPP

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
ANTARA/Eric Ireng
ANTARA/Eric Ireng
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 triliun. Penerbitan obligasi ini sebagai upaya mendukung Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

“Dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan untuk mendukung program penurunan beban fiskal pemerintah melalui Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo secara hybrid di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin, 27 Februari 2023.

Ananta menyampaikan obligasi ini telah mendapatkan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), serta penerbitannya merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan VI dengan realisasi penerbitan obligasi sebesar Rp 9 triliun.

Dia memaparkan obligasi ini terdiri dari satu seri dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85 persen per tahun, dan berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi, yang mana pembayaran pokok obligasi secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada tanggal pelunasan obligasi.

Dia melanjutkan obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi.

Menurut Ananta, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung kepemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, salah satunya adalah kredit bersubsidi di antaranya KPR FLPP.

SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dalam program ini berperan penting sebagai fiscal tools dalam meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP.

Selanjutnya: Pemerintah hanya menyediakan....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Lembaga Pemerintahan yang Ajukan Tambahan Anggaran

22 jam lalu

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
6 Lembaga Pemerintahan yang Ajukan Tambahan Anggaran

Sejumlah lembaga pemerintahan mengajukan penambahan anggaran. Ada faktor IKN


Ajak Masyarakat Investasi, Pegadaian Luncurkan Obligasi dan Sukuk

3 hari lalu

Ajak Masyarakat Investasi, Pegadaian Luncurkan Obligasi dan Sukuk

Pegadaian meluncurkan obligasi dan sukuk berwawasan sosial berkelanjutan untuk menambah modal kerja sebanyak Rp400 miliar pada Tahap I Tahun 2024.


YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

3 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

YLKI mengkritik keras penundaan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga tahun 2025.


Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

3 hari lalu

Santri penyandang disabilitas tunarungu belajar mengaji di Rumah Tuli, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Minggu 17 Maret 2024. Kegiatan belajar mengaji tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan kepada penyandang disabilitas tunarungu dengan metode bahasa isyarat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Koalisi Ini Surati Sri Mulyani soal Rancangan PP Insentif Penyandang Disabilitas, Begini Isinya

Rancangan PP ihwal konsesi dan insentif bagi penyandang Ddsabilitas diprotes lantaran tak menyoroti masalah yang utama.


BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR

5 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR

BP Tapera membeberkan hitung-hitungan kebutuhan penabung mulia untuk membantu satu orang MBR agar bisa memiliki KPR.


Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

5 hari lalu

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Otorita IKN masih minta tambah Rp 29,8 triliun lagi.


BP Tapera Sebut Iuran Perumahan untuk Mengatasi Masalah 29,6 Juta Rumah Tak Layak Huni

7 hari lalu

Tipe perumahan sederhana (ilustrasi).
BP Tapera Sebut Iuran Perumahan untuk Mengatasi Masalah 29,6 Juta Rumah Tak Layak Huni

BP Tapera yakin implementasi kewajiban iuran perumahan dapat mengatasi backlog dan masalah rumah tak layak huni


Basuki Hadimuljono Buka Peluang Tapera Diundur: Ini Masalah Trust, Kalau Belum Siap, Kenapa Harus Tergesa-gesa

11 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Ketika ditemui di Komplek DPR RI, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Basuki Hadimuljono Buka Peluang Tapera Diundur: Ini Masalah Trust, Kalau Belum Siap, Kenapa Harus Tergesa-gesa

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ada kemungkinan pelaksanaan program Tapera terhadap para pekerja akan diundur.


Pendaftaran LPDP Tahap 2 Segera Dibuka, Simak Tahapan, Persyaratan dan Tata Cara Daftarnya

11 hari lalu

LPDP. lpdp.kemenkeu.go.id
Pendaftaran LPDP Tahap 2 Segera Dibuka, Simak Tahapan, Persyaratan dan Tata Cara Daftarnya

LPDP Kementerian Keuangan akan membuka pendaftaran tahap dua, pada 19 Juni 2024 mendatang.


Beda Cicilan KPR Tapera dengan KPR Komersial, Mana Lebih Untung?

13 hari lalu

Sebelum mengambil KPR, sebaiknya ketahui beberapa risiko KPR rumah. Di antaranya harganya yang jadi mahal dan suku bunga tidak stabil. Foto: Canva
Beda Cicilan KPR Tapera dengan KPR Komersial, Mana Lebih Untung?

Apa beda cicilan KPR Tapera dengan KPR komersial? Berikut ini simulasi perhitungannya untuk mengetahui mana yang lebih untung.