TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengirim surat ke Komisi XI DPR RI terkait rencana automatic adjustment atau pemblokiran anggaran Rp 50,2 triliun terhadap sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno saat rapat kerja dengan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta di Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.
“Menteri Keuangan membuat surat pada 9 Desember 2022, automatic adjustment sebesar Rp 50,2 triliun. Pertanyaan kami, ini ambisi penghematan lebih dini atau perencanaan yang kurang akurat?” ujar Hendrawan seperti dikutip dari laman DPR.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menyatakan bahwa automatic adjustment bukan pemotongan anggaran. Menurutnya, hal ini merupakan cara untuk mengantisipasi kondisi yang tidak menentu ke depan.
“Caranya adalah dengan meminta semua kementerian/lembaga untuk menahan diri memprioritaskan belanja pada yang benar-benar penting untuk didahulukan, seperti yang tidak atau belum penting jangan dipaksakan keluar untuk awal-awal,” katanya.
Tidak disebutkan K/L mana saja yang kena blokir Kemenkeu. Menyitir laman Kemenkeu, setidaknya ada 10 Kementerian/ Lembaga dengan anggaran terbesar 2023. Kira-kira mana yang kena blokir Sri Mulyani?
Posisi pertama ditempati Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan anggaran sebesar Rp 134,3 triliun. Posisi kedua ditempati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dengan anggaran sebesar 125,2 triliun, posisi ketiga ada Polri dengan anggaran Rp 111,1 triliun.
Kemudian posisi berikutnya disusul oleh Kemenkes sebesar Rp 85,5 triliun, Kemendikbudristek sebesar Rp 80,2 triliun, Kemensos sebesar Rp 78,2 triliun, Kemenag sebesar Rp 70,5 triliun, Kemenkeu sebesar Rp 45,2 triliun, Kemenhub sebesar Rp 33,4 triliun.
Posisi terakhir ditempati oleh Kemenkominfo sebesar Rp 19,7 triliun. Kementerian ini dikepalai oleh Menkominfo Johnny G Plate yang dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 14 Februari 2023.
Jhonny G Plate dipanggil Kejagung sebagai saksi terkait kasus pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022.
Berikut daftar 10 Kementerian dengan anggaran terbesar:
- Kemenhan Rp 134,3 T
- Kemen PUPR Rp 125,2 T
- Polri Rp 111,1 T
- Kemenkes Rp 85,5 T
- Kemendikbudristek Rp 80,2 T
- Kemensos Rp 78,2 T
- Kemenag Rp 70,5 T
- Kemenkeu Rp 45,2 T
- Kemenhub Rp 33,4 T
- Kemenkominfo Rp 19,7 T
Pilihan Editor: Sri Mulyani Disebut Blokir Anggaran K/L Rp 50,2 Triliun, Mensos Risma Juga Pernah Marah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
