TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI minta biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bisa ditekan hingga di bawah Rp 50 juta dari usulan awal Kementerian Agama sebesar Rp 69 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan Bipih bisa ditekan hingga di bawah Rp 50 juta dengan cara menyisir dan mengefisiensikan beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri.
”Hari ini kita menelisik tentang beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kita efisiensikan pada level yang paling minimal tanpa mengurangi peningkatan pelayanan kepada jamaah,” jelas Ace dikutip dari Parlementaria usai rapat di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa 14 Februari 2023.
Rapat efisiensi biaya haji ini dilakukan Komisi VIII bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, serta Direktur Utama PT Saudia Airlines.
Selain memastikan penurunan biaya pada level paling efisien, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan DPR juga sedang merancang kebijakan agar jamaah haji tidak merasa terbebani dengan adanya kenaikan yang begitu sangat tinggi.
”Tentu kami juga masih berjuang agar jemaah haji yang sudah melakukan pembayaran lunas tunda yang seharusnya mereka berangkat tahun 2020, dan mereka telah melunasi tapi karena ada pembatasan kuota dan pembatasan usia mereka tidak perlu lagi menambah biaya pelunasan haji," kata Ace.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan adanya kenaikan harga BPIH tahun ini menjadi Rp 98.893.909 atau naik sekitar Rp 514 ribu dari tahun sebelumnya. Kementerian Agama juga mengusulkan dana nilai manfaat (optimalisasi dari BPKH) yang sebelumnya 59,46 persen diturunkan menjadi 30 persen.
Otomatis hal itu turut menambah besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dilunasi calon jemaah dari sebelumnya hanya 40,54 persen menjadi 70 persen. Karena pengurangan porsi subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maka besaran Bipih yang harus dibayar setiap calon jemaah mencapai Rp 69 juta.
“Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi Bipih Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 juta atau 30 persen,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Kerja Rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis 19 Januari 2023.
Dengan nilai sebesar itu, Bipih tahun ini hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp 35 juta.
Pilihan Editor: Sempat Disemprot Wakil Rakyat, Kemenag Hapus Anggaran Gelang Haji Senilai Rp 5,5 Miliar
