TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI pada 2023 ini mendapat alokasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 207 triliun.
Menurut Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, di tahun 2023 ini Permen tentang KUR sudah ada dan sedang dibangun kebijakan-kebijakan bisnis dengan perubahan-perubahan fundamental.
“Alokasi Rp 207 triliun itu akan terus diupayakan untuk tersalur sepanjang 2023 ini, karena BRI terus berkomitmen menyalurkan KUR untuk mendorong ekonomi grassroot,” tutur Supari saat konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan BRI kuartal IV tahun 2022, Rabu, 8 Februari 2023.
Supari menambahkan BRI masih punya catatan mengenai penyaluran KUR ini karena penyalurannya terbatas pada hari kerja, “Rata-rata penyaluran KUR 1 hari itu Rp 1 triliun. Oleh karena itu, penyaluran Rp 207 triliun itu akan kami komunikasikan lagi dengan stakeholders,” ujar Supari.
Sementara pada 2022, dari alokasi KUR sebesar Rp 257 triliun, sampai akhir tahun sudah tersalurkan Rp 252,4 triliun yang disalurkan kepada 6,5 juta debitur.Supari menuturkan, KUR dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang juga diatur oleh regulator, sehingga dapat tersalur dengan baik sepanjang tahun 2022.
Kredit Usaha Rakyat atau KUR BRI adalah Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan batas atas kredit hingga Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapat jaminan dari perusahaan penjamin. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kementerian Koperasi dan UMKM dalam menyalurkan kredit modal kerja bagi usaha-usaha kecil menengah.
“KUR itu kredit, bukan bantuan dan hibah. Likuiditas yg digunakan adalah likuiditas bank yg dikumpulkan dari hasil mobilisasi dana masyarakat, sehingga memang harus kembali (pinjamannya),” ujar Supari.
Mengenai skema bunga, Supari menyebutkan bunga KUR sebesar 16 persen. Kemudian dibagi menjadi dua, 10 persen untuk subsidi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kepada masyarakat penerima KUR yaitu pelaku usaha mikro dan kecil dan 6 persen lagi merupakan beban dan harus dibayar penerima KUR.
“Pemerintah ingin penerima KUR segera naik kelas,” kata Supari.
Pilihan Editor: Sayurbox Tutup Gudang di Karawaci dan Cibubur
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
