Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BRI Targetkan Alokasikan KUR Rp 207 Triliun di 2023

image-gnews
Ilustrasi ATM Bank BRI. ANTARA
Ilustrasi ATM Bank BRI. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI pada 2023 ini mendapat alokasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 207 triliun. 

Menurut Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, di tahun 2023 ini Permen tentang KUR sudah ada dan sedang dibangun kebijakan-kebijakan bisnis dengan perubahan-perubahan fundamental.

“Alokasi Rp 207 triliun itu akan terus diupayakan untuk tersalur sepanjang 2023 ini, karena BRI terus berkomitmen menyalurkan KUR untuk mendorong ekonomi grassroot,” tutur Supari saat konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan BRI kuartal IV tahun 2022, Rabu, 8 Februari 2023.

Supari menambahkan BRI masih punya catatan mengenai penyaluran KUR ini karena penyalurannya terbatas pada hari kerja, “Rata-rata penyaluran KUR 1 hari itu Rp 1 triliun. Oleh karena itu, penyaluran Rp 207 triliun itu akan kami komunikasikan lagi dengan stakeholders,” ujar Supari.

Sementara pada 2022, dari alokasi KUR sebesar Rp 257 triliun, sampai akhir tahun sudah tersalurkan Rp 252,4 triliun yang disalurkan kepada 6,5 juta debitur.Supari menuturkan, KUR dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang juga diatur oleh regulator, sehingga dapat tersalur dengan baik sepanjang tahun 2022.

Kredit Usaha Rakyat atau KUR BRI adalah Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan batas atas kredit hingga Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapat jaminan dari perusahaan penjamin. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kementerian Koperasi dan UMKM dalam menyalurkan kredit modal kerja bagi usaha-usaha kecil menengah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“KUR itu kredit, bukan bantuan dan hibah. Likuiditas yg digunakan adalah likuiditas bank yg dikumpulkan dari hasil mobilisasi dana masyarakat, sehingga memang harus kembali (pinjamannya),” ujar Supari.

Mengenai skema bunga, Supari menyebutkan bunga KUR sebesar 16 persen. Kemudian dibagi menjadi dua, 10 persen untuk subsidi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kepada masyarakat penerima KUR yaitu pelaku usaha mikro dan kecil dan 6 persen lagi merupakan beban dan harus dibayar penerima KUR.

“Pemerintah ingin penerima KUR segera naik kelas,” kata Supari.

Pilihan Editor: Sayurbox Tutup Gudang di Karawaci dan Cibubur

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Desa Sukomulyo Raih Penghargaan Desa BRILian, Sukses Hidupkan Berbagai Unit Usaha

16 jam lalu

Desa Sukomulyo Raih Penghargaan Desa BRILian, Sukses Hidupkan Berbagai Unit Usaha

Desa Sukomulyo memiliki beberapa produk unggulan desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa


API Dukung Pembatasan Barang Impor: Bisa Dorong Peningkatan Utilitas Industri Tekstil Dalam Negeri

17 jam lalu

Pekerja mengatur alur benang di sebuah pabrik kain skala kecil menengah di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin, 9 November 2020. Industri tekstil skala kecil akan semakin terpuruk akibat pandemi dan murahnya harga produk garmen impor. TEMPO/Prima Mulia
API Dukung Pembatasan Barang Impor: Bisa Dorong Peningkatan Utilitas Industri Tekstil Dalam Negeri

Ketua API Jemmy Kartiwa mendukung Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang intinya mengatur batas bawaan barang impor.


BRI Lakukan Penyesuaian Jam Operasional di Bulan Ramadan

17 jam lalu

BRI Lakukan Penyesuaian Jam Operasional di Bulan Ramadan

BRI menghadirkan Sabrina untuk memberikan layanan perbankan bagi nasabah sesuai kebutuhannya.


Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

Presiden Jokowi memberi bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan KPM di Kabupaten Labuhanbatu dan Padanglawas, Sumatera Utara.


Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayarkan 100 persen tahun ini.


Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

Presiden Joko Widodo mengatakan bansos beras hanya akan sampai Juni 2024. Apa alasannya?


Ada Celah Aturan, Pakar Hukum Jelaskan Pelaku Jastip dari Luar Negeri Tak Jera Meski Pernah Ditindak

4 hari lalu

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, memusnahkan  2.564 boks olahan pangan milk bun  hasil sitaan petugas. ANTARA/Azmi Samsul Maarif
Ada Celah Aturan, Pakar Hukum Jelaskan Pelaku Jastip dari Luar Negeri Tak Jera Meski Pernah Ditindak

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan tak munculnya efek jera para pelaku jastip karena aturan tidak secara tegas.


Sandiaga Uno Beberkan Tiga Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkontribusi Besar di IKN, Apa Saja?

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ketika ditemui di kantornya pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Sandiaga Uno Beberkan Tiga Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkontribusi Besar di IKN, Apa Saja?

Sandiaga Uno menyebutkan dari 17 sub sektor ekonomi kreatif di IKN, sebanyak tiga subsektor yang berkontribusi paling besar. Apa saja?


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

5 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Asrim Sebut Penerapan Cukai Minuman Berpemanis akan Bebankan Industri dan Dorong Kenaikan Harga

5 hari lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. DPR menyetujui usul Menteri Keuangan untuk mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet) siap dikonsumsi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Asrim Sebut Penerapan Cukai Minuman Berpemanis akan Bebankan Industri dan Dorong Kenaikan Harga

Asrim merespons soal dampak penerapan cukai minuman berpemanis terhadap industri.