TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi badan usaha milik negara atau BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.
"Kalau targetnya Pak Presiden menyampaikan dalam dua minggu ini kami kembali lagi dengan draf peraturan yang sudah disiapkan," kata Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi usai rapat bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Februari 2022.
Sejumlah pihak juga dipanggil dalam rapat ini. Mulai dari Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta, hingga Komisaris Utama PT RNI (Persero) atau BUMN Holding Pangan ID Food Bayu Krisnamurthi.
Dua hal disiapkan Jokowi untuk integrasi BUMN sebagai off taker ini. Pertama, yaitu pendanaan yang akan dibahas bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Poinnya adalah diberikan anggaran," kata Arief.
Pendanaan ini dari APBN maupun dana murah dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. "Berarti kan perlu sinkronisasi dengan teman-teman Bank Indonesia juga, dan Menteri Keuangan," kata Arief.
Setelah pendanaan, ada kesiapan infrastruktur. Jokowi memberi contoh di luar negeri, di mana tersedia alat-alat penyimpanan seperti cold room untuk memperpanjang waktu penggunaan dari komoditas yang dibekukan.
Kedua, rencana ini yang akan dijalakan Perum Bulog berserta ID Food dan anggota-anggotanya. "Supaya bisa benar-benar membantu menjadi off taker untuk petani, peternak," ujarnya.
Selanjutnya: Sebelumnya pada 6 Desember 2022....
