Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

image-gnews
Pekerja mengangkut karung berisi beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 10 Januari 2022. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan stok beras yang dimiliki pemerintah aman untuk konsumsi nasional hingga awal triwulan I 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Pekerja mengangkut karung berisi beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 10 Januari 2022. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan stok beras yang dimiliki pemerintah aman untuk konsumsi nasional hingga awal triwulan I 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pada pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Pasalnya, nilai tunjangan beras yang diterima pegawai ketiga instansi berupa uang tersebut kini lebih rendah dibandingkan harga beras saat ini.

"Kami usul memberikan suplai beras yang harganya di atas Rp 8.000 kepada TNI, Polri, ASN jelas-jelas kualitasnya bagus kok. Saya berani jamin," kata dia saat ditemui di kawasan Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Jumat, 3 Februari 2023.

Baca: Buwas Minta Bos Food Station Antisipasi Akal-akalan Pedagang Beras, dari Campur Beras Bulog sampai...

Adapun pemberian tunjangan beras PNS, TN, dan Polri diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015. Aturan itu mengatur tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Dalam beleid itu disebutkan pemberian tunjangan beras jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya Rp 7.242 per kilogram. Sehingga, total tunjangan beras yang diterima PNS serta TNI/Polri per bulan sebesar Rp 72.420 per orang.

Buwas mengatakan beras yang akan diberikan terjamin kualitasnya karena Bulog sudah memiliki mesin penggilingan yang mutakhir, yaitu Modern Rice Milling Plant (MRMP). Dengan mesin itu, Buwas mengungkapkan Bulog sekarang sudah bisa memproduksi beras sendiri.

Persoalannya, kata dia, tinggal bagaimana Bulog memastikan penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) ini tepat sasaran. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terlebih saat ini sudah tidak adalagi program bantuan sosial beras sejahtera atau Rastra.  "Bagaimana untuk beras yang ada di Bulog? Karena ini berasnya pemerintah kita kembalikan kepada kepentingan TNI, Polri, ASN," kata Buwas.

Para PNS, anggota TNI, dan Polri sebelumnya sempat menerima tunjangan dalam bentuk beras. Namun, saat itu beras yang didapatkan berkualitas buruk. Buwas bisa menyebutkan kualitas buruk beras itu karena ia sendiri pernah menerima dan melihat langsung tunjangan beras tersebut. 

"Salahnya, Bulog pada saat itu memberikan beras dengan kualitas yang rendah. Saya juga termasuk yang ikut merasakan itu. Nah sekarang saya Dirut Bulog, maka harus saya ubah," ucap Buwas. Usulan Mantan Kabareskrim Polri itu kini tengah dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi.

Adapun jumlah tunjangan yang diberikan rencananya sebanyak 10 kilogram beras per pegawai. Sementara berapa alokasi anggarannya akan diputuskan oleh Menteri Keuangan. Buwas mengaku hanya tinggal menunggu turunnya Peraturan Presiden (Perpres) soal hal tersebut.

Baca juga: Rencana Datangkan 50 Ribu Ton Kedelai Impor Tiap Bulan, Bulog: Masih Menunggu Perizinan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

6 jam lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Ditsiber Polri Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Lewat Grup Telegram Premium Place

7 jam lalu

Polri ungkap kasus eksploitasi seksual lewat telegram yang melibatkan anak dibawah umur, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Jihan Riatiyanti
Ditsiber Polri Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Lewat Grup Telegram Premium Place

Dari total 1.962 orang yang dijajakan di grup telegram itu, Polri baru mengidentifikasi 19 orang yang masuk katagori di bawah umur.


Bulog Sebut Program Makan Gratis Prabowo akan Butuh Manajemen Luar Biasa

8 jam lalu

Penjual warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Bulog Sebut Program Makan Gratis Prabowo akan Butuh Manajemen Luar Biasa

Dengan tim sinkronisasi Prabowo, Bayu mengatakan pernah beberapa kali berdiskusi ihwal makan gratis itu.


Danpuspom Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

8 jam lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Danpuspom Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

Puspom TNI tengah menyelidiki dugaan keterlibatan prajurit TNI di kasus kebakaran rumah dan kematian wartawan Tribrata TV Rico Pasaribu dan keluarga.


Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

9 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

Sejumlah pejabat publik turut bersuara atas usulan penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI tersebut.


KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

15 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.


OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

1 hari lalu

Kendaraan milik TNI-Polri di bakar massa saat kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Foto: ANTARA/HO/Dokumentasi
OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

OPM menuding TNI telah salah tembak 3 warga sipil di Papua. Kondisi itu memicu aksi kemarahan warga. Komnas HAM bakan turun tangan memeriksa.


Investasi Fiktif Menyeret Anak Polisi di Bogor, Kasat Reskrim Ungkap Kasusnya Naik ke Penyidikan

1 hari lalu

Kasat Reskrim bersama Kepala Polresta Bocor, memberikan keterangan atas beberapa kasus yang dirilis di Mapolres Kota Bogor Jl. Kapt. Muslihat, Kota Bogor. Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Investasi Fiktif Menyeret Anak Polisi di Bogor, Kasat Reskrim Ungkap Kasusnya Naik ke Penyidikan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, ujar Luthfi, ternyata memang tidak ada proyek yang dijanjikan alias investasi fiktif.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

2 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Bivitri mengkritik soal RUU TNI. Menurut dia, pencabutan larangan bagi TNI untuk berbisnis sama dengan kembali mundur ke zaman sebelum reformasi.