Korupsi PLTU Cirebon 2, Rakyat Peduli Lingkungan Kembali Surati KPK

Logo KPK. Dok Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Rakyat Peduli Lingkungan atau Rapel kembali melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu, 25 Januari 2003. Surat tersebut bertujuan untuk mengingatkan kasus dugaan korupsi PLTU Cirebon 2 yang menyeret eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisasatra agar diusut tuntas. 

“Kalau kasus ini lama dibiarkan, saya khawatir barang bukti yang kemarin hilang. Sehingga, penegakan hukum terkait kasus korupsi PLTU Cirebon ini tidak berkembang,” ucap Ketua Rapel Cirebon Aan Anwaruddin, Rabu, 25 Januari 2023.

Dalam proyek PLTU Cirebon 2 ini, Sunjaya disebut menerima duit terkait perizinan proyek sebesar Rp 6,04 miliar.  Dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik ini sebelumnya sudah muncul dalam proses persidangan perkara suap jual beli jabatan yang juga menjerat Sunjaya. Dalam kasus itu, Sunjaya divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 22 Mei 2019.

Sementara itu, KPK baru menetapkan General Manager Hyundai Enginering Construction (HDEC) Herry Jung sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan proyek PLTU 2 Cirebon pada Desember 2022. Herry Jung disebut sebagai pelaku yang memberikan suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebesar Rp 6,04 miliar dari janji awal Rp 10 miliar yang saat ini telah ditahan KPK. Suap berkaitan dengan perizinan PT. Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU tersebut.

Ihwal masalah PLTU Cirebon, Aan mengaku mendatangi KPK pada 2016 lalu. Meskipun OOT terhadap Sunjaya pada 2018 lalu mulanya bukan terkait korupsi PLTU, dia bersyukur karena dalam perkembangannya kasus suap Rp 6,04 miliar itu akhirnya terungkap.

“Karena waktu 2016 itu yang saya laporkan di antaranya terkait PLTU dan RTWR (Rencana  Rencana Tata Ruang Wilayah) karena dari situ kejahatan besar-besaran terjadi,” kata Aan. 

Pihaknya pun telah menyuarakan penolakan terhadap proyek PLTU Cirebon sejak 2007. Pada bulan Februari saat itu, kata Aan, ada rekayasa yang dilakukan pemerintah setempat dengan para pendukung PLTU. Dia mengatakan ada permainan dan kecurangan yang terjadi dalam proyek PLTU Cirebon.

“Proses kegiatan pembangunan di PLTU 1 dilakukan pertengahan 2007. Tapi sidang Amdal baru dilakukan pada awal 2008,” ujar Aan. 

Kemudian sekitar tahun 2015, PLTU sudah melakukan kegiatan lagi di unit kedua. Dalam proses itulah disinyalir terjadi rekayasa terhadap RTRW. “Saya melihat betul ada perusahaan jahat yang melakukan transaksi agar RTRW itu diloloskan,” ucap Aan.

RIRI RAHAYU | M. ROSSENO AJI

Baca JugaESDM Sebut Permen Perdagangan Karbon Aturan Wajib, Apa Saja yang Diatur?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

 

 






Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

19 menit lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

17 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

18 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

20 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

1 hari lalu

Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

Perombakan ini terjadi di saat Ukraina mengkhawatirkan serangan besar-besaran dari Rusia.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

1 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.