TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama atau Kemenag menjelaskan ihwal usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah untuk ibadah haji tahun 2023. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan, Kemenag mengusulkan kenaikan itu karena ada perubahan skema presentase komponen Bipih dan Nilai manfaat.
“Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat,” kata Hilman melalui keterangan resmi, dikutip Tempo, Minggu, 22 Januari 2023.
Baca juga : Usulan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta, Kemenag: Belum Final, Masih Terbuka Pembahasan dengan DPR
Hilman mengatakan usulan tersebut ditujukan agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih antre keberangkatan, tidak habis. Sebab, pemanfaatan dana nilai manfaat terus mengalami peningkatan sejak 2010 hingga 2022. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan kepada jemaah hanya Rp 4,45 juta.
“Padahal, Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp 30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13 persen sementara Bipih 87 persen,” kata Hilman.
Dalam perkembangannya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19 persen pada 2011 dan 2012. Kemudian naik menjadi 25 persen pada 2013, 32 persen pada 2014, 39 persen pada 2015, 42 persen pada 2016, 22 persen pada 2017, hingga 49 persen pada 2018 dan 2019.
Pada 2022, penggunaan nilai manfaat tersebut naik hingga 50 persen lantaran Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan. Nilai manfaat terpaksa digunakan lebih banyak karena saat itu jemaah sudah melunasi pembayaran. “Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak,” kata Hilman.
Adapun nilai manfaat tersebut merupakan dana yang bersumber dari pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia. Termasuk lebih dari 5 juta calon jemaah yang masih menunggu antrean berangkat.
Dia menjelaskan, jika komposisi Bipih 41 persen dan nilai manfaat 59 persen dipertahankan, maka nilai manfaat diperkirakan cepat habis. Padahal, calon jemaah yang menunggu keberangkatan 5 hingga 10 tahun juga berhak atas nilai manfaat ini. “Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan,” kata Hilman.
Baca juga : Ekonom Sebut Jika Biaya Haji Tak Dinaikan, Jemaah bakal Tanggung Biaya 100 Persen pada 2027
Kendat demikian, lanjut Hilman, pemerintah akan menunggu kesepakatan sampai menghasilkan komposisi yang paling ideal. Usulan ini masih akan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. “Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri lakukan demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya,” pungkasnya.
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj setuju dengan langkah Kemenag. Menurutnya, kenaikan biaya haji dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan keuangan haji. Mustolih menilai rancangan biaya yang diusulkan Yaqut dilakukan dalam rangka melakukan rasionalisasi, keberlangsungan dan kesehatan keuangan. Pasalnya, selama ini subsidi ke BPIH yang ditopang dari subsidi dana yang berasal dari imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat.
“Maka dari itu, harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi,” ujar Mustolih,
Akan tetapi, Mustolih berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efesiensi menyisir komponen-kompknen biaya yang bisa dipangkas tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji. Dia juga berharap soal dana haji tidak hanya biaya haji reguler saja yang disampaikan ke publik.
Baca juga : Biaya Haji Naik, Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Terlalu Mendadak dan Memberatkan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
