Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Analis tata kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, merespons soal target pemintahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Pemerintah menargetkan 60 ribu ASN pindah ke IKN pada tahun 2024.
Baca juga : IKN Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Wamenaker: Masih Ada Tantangan
Menurut Yayat, semua itu tergantung bagaimana proses dan tahapan pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jika fasilitas sudah mendukung untuk ASN yang akan pindah, maka potensi aglomerasi atau pertambahan penduduk akan terjadi.
“Potensi aglomerasi atau pertambahan penduduk untuk mendukung kehidupan kota pasti akan cepat bertambah,” ujar dia kepada Tempo pada Senin, 16 Januari 2023.
Selain itu, Yayat melanjutkan, yang terpenting adalah faktor datya tarik IKN bagi potensi angkatan kerja. “Sehingga ada daya tarik bagi pendatang untuk bekerja di ibu kota baru itu,” ucap Yayat.
Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal menyebutkan sebanyak 60 ribu aparatur sipil negara (ASN) direncanakan dipindahkan ke IKN pada 2024.
Baca juga : PUPR Siapkan Anggaran Perumahan 2023 Rp 6,98 T, Ini Rinciannya
“Dalam perencanaan yang diputuskan untuk pindah (ke IKN) di semester pertama pada tahun 2024 lebih kurang itu ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas,” kata Arizal.
Arizal menuturkan pemerintah telah memetakan total jumlah ASN dan kementerian lembaga terkait yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN Nusantara mulai tahun 2024 hingga 2045.
Pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, pemerintah akan memindahkan sebanyak 1.971 orang ASN yang berasal dari 27 kementerian atau lembaga, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi dan 1.060 jabatan fungsional.
Kemudian ada pula 5.716 orang yang terdiri TNI dan Polri serta ASN yang masuk ke dalam lingkup pertahanan dan keamanan. Di mana 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi dan 4.919 jabatan fungsional juga akan ikut dipindahkan.
“Memang yang prioritas adalah untuk lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujar dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
