TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut pemulihan ekonomi Indonesia terjadi di seluruh sektor. Sektor transportasi yang sempat kontraksi 10 persen dan tumbuh 21 persen pada kuartal III tahun 2022. Kemudian sektor akomodasi, makanan dan minuman yang sempat kontraksi 15 persen dan berhasil tumbuh 11,3 persen.
“Inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia, level GDP atau PDB (Produk Domestik Bruto)-nya sudah 6,6 persen di atas prepandemi,” kata Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resmi @smindrawati, Senin, 16 Januari 2023.
Baca: Bentrok Karyawan PT GNI Menimbulkan Korban Jiwa, Ini Kata Perusahaan
“Secara regional juga terlihat semua pulau, semua daerah, mengalami pemulihan ekonomi,” tambahnya.
Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi Sumatera pada tahun 2022 mencapai 4,71 persen dan Kalimantan tumbuh 5,67 persen. Kemudian, Sulawesi tumbuh 8,24 persen, Maluku tumbuh 7,51 persen, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 6,69 persen, dan Jawa tumbuh 5,76 persen.
Pertumbuhan tersebut menurunkan angka pengangguran dari 7,1 persen menjadi 5,9 persen dan kemiskinan dari 10,2 persen menjadi 9,5 persen pada tahun 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, Sri Mulyani melanjutkan, telah mendorong pemulihan ekonomi agar makin kuat dan tetap stabil. Belanja negara tumbuh 10,9 persen, mencapai Rp 3.090.7 triliun. Pendapatan negara juga tumbuh 30,5 persen, mencapai Rp 2.626,4 triliun. Sedangkan defisit jauh mengecil dari 4,5 persen menjadi 2,38 persen atau turun Rp 310 triliun.
Dengan capaian tersebut, Sri Mulyani mengatakan tahun 2023 harus dihadapi dengan optimistis dan waspada—sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Optimistis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Waspada karena 2023, sepertiga dari dunia atau 43 persen negara akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF,” kata Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan momentum pemulihan ekonomi harus terus dijaga. Salah satunya, yakni dengan meningkatkan akselerasi belanja negara dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
Adapun pada 2023, beberapa pos belanja penting, terdiri dari belanja untuk ketahanan pangan senilai Rp 104,2 triliun, perlindungan sosial Rp 476 triliun, ketahanan energi Rp 341 triliun. Kemudian belanja infrastruktur senilai Rp 392 triliun, kesehatan Rp 178 triliun, pendidikan Rp 612 triliun, dan pentahapan pemilu Rp 21,86 triliun. Terakhir, belanja persiapan IKN senilai Rp 23,9 triliun.
“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi negara-negara lain,” pungkas Sri Mulyani.
Baca: Rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB 29,7 Persen, BI: Masih Sehat
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
