Rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB 29,7 Persen, BI: Masih Sehat

Ilustrasi utang. Pexels/Karolina Grabowska

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih sehat. Tercatat ULN Indonesia pada November 2022 masih terkendali dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga di kisaran 29,7 persen atau meningkat tipis ketimbang rasio bulan sebelumnya sebesar 29,5 persen.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, terlihat dari dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87  persen dari total ULN,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, dikutip Tempo, Selaa, 17 Januari 2023. 

Baca Juga102 Daftar Pinjol Legal P2P Lending Terbaru yang Diawasi OJK

Erwin menjelaskan, utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi sebesar 5,6 persen year on year (yoy). Angka tersebut melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6 peren yoy. 

“Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta,” kata dia. 

ULN pemerintah melanjutkann tren kontraksi pertumbuhan. Pada November 2022, ULN pemerintah tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS. Artinya, secara tahunan mengalami kontraksi 10,2 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3 persen yoy.

Menurut Erwin, perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga. Sehingga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Selain itu juga terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Di antaranya berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya. 

Adapun dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November  2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni 24,5 persen dari total ULN pemerintah; sektor jasa pendidikan sebesar 16,5 persen; sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,3 persen; sektor konstruksi 14,2 persen; serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,5 persen.

 “Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.

Sama halnya dengan ULN pemerintah, ULN swasta juga melanjutkan tren pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada November 2022 tercatat sebesar 202,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen yoy, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,0  persen yoy. 

Perkembangan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)  yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2, persen yoy dan 0,7 peren yoy. Artinya,  lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen yoy dan 2,8 persen yoy. 

“Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 78,1 persen dari total ULN swasta,” jelas Erwin.

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8 persen terhadap total ULN swasta,” imbuhnya.

Untuk menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Erwin mengatakan pihaknya bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN. Pengelolaan ULN juga didorong dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, peran ULN bakal dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional—dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Baca JugaJokowi: 16 Negara jadi Pasien IMF dan 36 Negara Antre di Depan Pintu IMF, Sudah Sangat Tidak Normal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

 






Gubernur BI Sebut Bauran Kebijakan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

11 jam lalu

Gubernur BI Sebut Bauran Kebijakan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bauran kebijakan menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah resesi global.


HUT Garuda Indonesia, Begini Terbang Tinggi dan Rendah Sang Maskapai Pelat Merah

21 jam lalu

HUT Garuda Indonesia, Begini Terbang Tinggi dan Rendah Sang Maskapai Pelat Merah

Hari ini 26 Januari sebagai HUT Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah sempat berada di ujung tanduk karena dibekap utang. Bagaimana pasang surutnya?


Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

1 hari lalu

Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

cara cek BI Checking di HP via iDebku OJK untuk mengajukan pinjaman kredit bagi calon debitur


Analis Prediksi Harga Minyak Dunia Melemah dalam Perdagangan Hari ini

1 hari lalu

Analis Prediksi Harga Minyak Dunia Melemah dalam Perdagangan Hari ini

Harga minyak menurun tajam karena data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur menyusut pada Januari selama tujuh bulan berturut-turut.


Cara Membuat QRIS bagi Merchant dan Pengguna

1 hari lalu

Cara Membuat QRIS bagi Merchant dan Pengguna

QRIS merupakan standar kode QR Nasional yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. Begini cara membuatnya.


Dikritik AS Soal Piutang ke Afrika, China Sindir Masalah Utang Washington

2 hari lalu

Dikritik AS Soal Piutang ke Afrika, China Sindir Masalah Utang Washington

China memberikan tanggapan pedas pernyataan Menteri Keuangan AS soal reformasi utang di Afrika, dengan menyinggung masalah utang federal yang sudah menyentuh plafon.


Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

2 hari lalu

Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia

Data BPS menunjukkan Yogyakarta yang menjadi provinsi dengan ketimpangan sosial paling tinggi se-Indonesia. Apa artinya?


Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

2 hari lalu

Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.733,9 triliun pada akhir Desember 2022.


Bank Indonesia Catat Uang Beredar Desember 2022 Rp 8.525 T, Naik 8,3 Persen

3 hari lalu

Bank Indonesia Catat Uang Beredar Desember 2022 Rp 8.525 T, Naik 8,3 Persen

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2022 Rp8.525,5 triliun.


India Janji Bantu Sri Lanka Atasi Krisis Ekonomi

3 hari lalu

India Janji Bantu Sri Lanka Atasi Krisis Ekonomi

IMF membocorkan kalau India sudah berjanji akan membantu Sri Lanka yang sedang mencari uang pinjaman.