TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, peristiwa kerusuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI ini ada tanggungjawab dari pemerintah daerah setempat.
Utamanya soal pengupahan yang selama ini dijalankan oleh perusahaan tambang nikel asal Cina tersebut.
"Kami minta Disnaker dan Bupati Morowali Utara bertanggungjawab terhadap kerusuhan itu," kata Said kepada wartawan, Senin 16 Januari 2023.
Said mengatakan, kelalaian penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan tersebut yang menyebabkan dua pekerja tewas harus dievaluasi oleh pihak pemerintah daerah.
"Pihak-pihak yang terlibat harus diusut tuntas," kata Said.
Selain itu, lanjut Said, upah yang terlalu murah di perusahaan tambang raksasa asal Cina itu juga menjadi persoalan lain lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat.
"Bagaimana perusahaan raksasa, perusahaan nikel terbesar di dunia dari Cina itu membayar upah hanya Rp 3,6 juta, murah sekali upahnya. Padahal output produksinya triliunan," kata Said.
Menurut Said, Indonesia merupakan penghasil nikel nomor satu di Indonesia, bahkan bos twitter Elon Musk berencana akan memanfaatkan itu untuk produksi mobil Tesla.
"Kalau Tesla di Indonesia, itu nikelnya dari Morowali Utara, masa naik upahnya Rp 75 ribu per bulan, memalukan sekali," kata Said.
Lebih jauh Said berharap agar tidak lagi terjadi kasus serupa di perusahaan lain.
"Hak-hak buruh harus segera dituntaskan, yaitu hak upah, hak kesehatan dan keselamatan kerja (K3), mendapatkan jaminan sosial dan seterusnya," kata Said.
Pabrik nikel (smelter) PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) mengalami kerusuhan. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu malam, 14 Januari 2023 di pabrik yang berada di Desa Bunta, Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Akibat kejadian itu, dilaporkan ada satu tenaga kerja asing dan dua tenaga kerja Indonesia meninggal dunia.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
