Meski demikian, dia melanjutkan, risiko perlambatan ke depan masih tetap harus diwaspadai. Tren PMI Manufaktur Korea Selatan 48,2 (November 49) yang terkontraksi sejak Juli 2022 dan terus melambat sampai akhir tahun terus berlanjut.
Febrio menyebutkan, beberapa negara kawasan ASEAN+3 juga belum berhasil keluar dari zona kontraksi seperti Jepang 48,8 (November 49), Vietnam 46,4 (November 47,4), dan Malaysia 47,8 (November 47,9). Sementara PMI di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris juga menunjukkan tren kontraksi dan perlambatan.
Di sisi lain, aktivitas manufaktur India sebagai salah satu tujuan diversifikasi pasar ekspor Indonesia mengalami penguatan pada level yang cukup tinggi. PMI Manufaktur India tercatat terekspansi selama 18 bulan berturut-turut, dan meningkat di bulan Desember di level 57,8 (Novovember 55,7).
“Secara kumulatif Januari-November 2022, pertumbuhan ekspor Indonesia ke India mencapai 79,0 persen (ytd), meningkat tajam dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya (32,5 persen). Hal ini mengindikasikan masih kuatnya prospek kinerja ekspor Indonesia di tahun 2023,” ucap Febrio.
Sementara itu, laju inflasi sedikit meningkat di Desember 2022 yang mencapai 5,51 persen (yoy), naik dari November sebesar 5,42 persen. Peningkatan ini, Febrio berujar, didorong oleh tekanan kenaikan inflasi inti dan harga diatur pemerintah (administered price). “Sementara dari sisi harga pangan bergejolak masih melanjutkan tren penurunan.“
Inflasi inti tercatat sebesar 3,36 persen (yoy), meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat di angka 3,30 persen. Hal ini, menurut dia, mencerminkan masih kuatnya konsumsi masyarakat, juga tercermin pada kenaikan inflasi beberapa kelompok pengeluaran, seperti perumahan, rekreasi, dan perawatan pribadi, dan jasa lainnya.
Namun, tren penurunan inflasi kelompok pangan bergejolak berlanjut di mana tercatat sebesar 5,61 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi November yang mencapai 5,70 persen. Tapi secara bulanan (mtm) harga pangan naik seiring dengan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan masuknya musim penghujan, seperti daging dan telur ayam, serta ikan segar, aneka sayuran (seperti tomat, cabai rawit, bayam), dan beras.
Inflasi harga yang diatur pemerintah juga mengalami peningkatan menjadi 13,34 persen (yoy), naik dari angka di bulan November sebesar 13,01 persen (yoy). “Didorong oleh naiknya tarif angkutan, rokok, dan tarif air PAM. Peningkatan tarif angkutan udara dan kereta api terutama didorong oleh permintaan pada masa liburan Nataru,” ucap Febrio.
Secara umum, dia menambahkan, sepanjang tahun 2022, laju inflasi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan supply pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM. Selain itu juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi.
Beberapa komoditas yang dominan mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara. Naiknya harga CPO global juga mendorong kenaikan harga minyak goreng pada semester pertama 2022. Gangguan cuaca pertengahan tahun juga sempat mendorong naiknya volatilitas harga aneka cabai dan bawang merah meskipun mereda di akhir tahun.
Febrio mengatakan, pemerintah terus memonitor harga dan stok bahan pangan serta melakukan berbagai kebijakan, antara lain operasi pasar, pasar murah, intervensi harga, dan pengawasan distribusi. Juga menjaga kelancaran arus distribusi dan ketersediaan armada pengangkutan di tengah perubahan cuaca dan gangguan iklim, serta kebijakan mengantisipasi lonjakan inflasi transportasi di masa Nataru.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia melalui TPIP-TPID juga terus diperkuat guna menjaga terkendalinya tingkat inflasi nasional serta mengurangi disparitas harga antar wilayah,” tutur dia.
Sebagai dukungan dalam pengendalian inflasi, Febrio berujar, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan peran APBN dan APBD sebagai shock absorber. “Optimalisasi penyaluran anggaran ketahanan pangan serta penyaluran Belanja Wajib Perlindungan Sosial dan Belanja Tidak Tetap (BTT) APBD terus dilakukan untuk mendukung terkendalinya inflasi daerah,” kata Febrio.
Baca: Pemerintah Ingin Lepas dari Status Negara Middle Income Trap, Menperin Andalkan Sektor Ini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
