TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realiasai belanja negara di anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN mencapai Rp 3.090,8 triliun. Angka tersebut meningkat 10,9 persen dari realisasi belanja tahun 2021, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.
“Anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global,” ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada Selasa, 3 Januari 2023. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5 persen dari Perpres Nomor 98 Tahun 2022.
Sri Mulyani merinci, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.274,5 triliun (98,8 persen dari Perpres 98) atau meningkat 13,7 persen dari realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut tediri dari Rp1.079,3 triliun (114,1 persen dari Perpres 98).
Realisasi belanja dipengaruhi oleh peningkatan pagu belanja kementerian dan lembaga untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
“Juga tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, dan vaksin penanganan Covid-19,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya: tambahan belanja di bidang perlindungan sosial ...
