Selain itu, ada tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui beberapa program. Di antaranya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.
Adapun realisasi belanja non-kementerian dan lembaga mencapai Rp1.195,2 triliun (88,2 persen dari Perpres 98) meningkat 47,6 persen jika dibandingkan realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun (95,2 persen dari Perpres 98) dan subsidi energi serta kompensasi sebesar Rp551,2 triliun (109,7 persen dari Perpres 98/2022).
“Angka ini meningkat 192,7 persen dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan Listrik yang meningkat,” ucap Sri Mulyani.
Bendahara negara itu juga membeberkan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 yang mencapai Rp816,2 triliun (101,4 persen dari Perpres 98). Angka tersebut meningkat 3,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.
Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Serta kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, juga pelaksanaan program BLT Desa.
“Pembiayaan anggaran tahun 2022 difokuskan pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai Rp583,5 triliun atau 69,5 persen dari Perpres 98 sebesar Rp840,2 triliun. Anggaran defisit utamanya untuk membiayai kegiatan dalam rangka keberlanjutan Program PC-PEN,” tutur dia.
Selain itu, anggaran defisit juga berperan dalam mendukung kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat, dalam rangka menghadapi ketidakpastian global. Realisasi pembiayaan utang di tahun 2022 mencapai Rp688,5 triliun atau 73,0 persen dari Perpres 98 sebesar Rp943,7 triliun.
“Realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi sebesar Rp106,8 triliun,” kata Menteri Keuangan.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini