Dalam acara penjajakan pasar investor IKN pada pertengahan Oktober lalu, Jokowi kembali menegaskan bahwa tak seluruh biaya pembangunan akan didanai oleh APBN. Dari Rp 466 triliun, hanya Rp 89,4 triliun yang akan dibiayai dengan APBN.
Sisanya sebesar Rp 235,4 triliun akan dipenuhi dari investor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Rp 123,2 triliun lainnya dari dukungan BUMN dan BUMD.
Pembangunan IKN di tengah ancaman resesi
Besarnya kebutuhan biaya pembangunan IKN di tengah ancaman resesi ini juga dinilai bakal menjadi keragu-raguan baru calon investor. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperkirakan investor saat ini akan lebih banyak berburu aset yang aman ketimbang menanamkan modal di negara berkembang.
“Apalagi diminta untuk membangun proyek komersial yang infrastruktur dasarnya masih dalam tahap persiapan,” tutur Bhima pada Tempo.
Minat investor yang rendah itu pun terbukti dari porsi investasi asing di surat utang yang turun dalam tiga tahun terakhir. Investor juga lebih memilih proyek-proyek yang berpotensi profit dalam jangka pendek. Kalaupun tertarik dengan pembangunan infrastruktur, investor akan memilih proyek memiliki nilai komersial.
Di tengah perekonomian yang melemah, menurut Bhima, proyek-proyek dengan nilai jumbo ini akan lebih lama mencapai pengembalian modalnya. “Nah kalau investor diminta berspekulasi, meskipun ada Undang-Undang IKN sebagai payung hukum tertinggi, melihat risikonya, saya kira masih akan ragu-ragu untuk masuk,” tutur Bhima.
Dalam situasi tersebut, Bhima melihat pemerintah harus mengeluarkan ongkos pembangunan IKN yang lebih besar dari APBN. "Kalau harus membangun pusat pemerintahan terlebih dulu, berarti anggaran tahap awal akan menyedot APBN sangat sangat besar," ucapnya. “Jadi ada dua kuncinya yang pertama, apakah APBN 2023 sendiri sanggup membiayai IKN, dan kedua apakah daya tarik bagi investor, terutama investor asing itu ada."
Tapi pemerintah jalan terus. Jokowi dalam beberapa kesempatan meminta kepada para investor agar tidak ragu-ragu membenamkan modalnya di IKN. Dia pun memastikan investasi di IKN Nusantara ini dilindungi payung hukum UU. Agar keyakinan investor tak hilang, Jokowi menekankan berkali-kali kepada pemodal supaya tak melewatkan kesempatan investasi.
"Ini kesempatan emas yang tidak terulang lagi. Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Oktober 2022. "Investasi terbuka lebar, mau di mana? Di sebelah mana? Di kawasan inti, ya harganya beda. Ada financial center, healthcare center, education center, silakan."
Jokowi berbicara dalam acara jajak pasar investor IKN. Acara ini merupakan salah satu upaya pemerintah mencari pendanaan untuk membangun ibu kota anyar. Pemerintah mengebut pembangunan megaproyek agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur segera terealisasi.
Untuk mendukung investasi yang masuk ke IKN Nusantara, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan fisik, seperti infrastruktur dasar yang mencakup bendungan, jalan sampai perumahan bagi para pekerja. “Saya menunggu investasi dari investor, dari private sector, kapan?” kata dia.
Selanjutnya: Dalam perjalanannya, pemerintah juga terus ...
