TEMPO.CO, Jakarta - Topik pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, turut mendominasi pemberitaan selama tahun 2022.
Usai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 18 Januari 2022 lalu, pemerintah terus mendorong dimulainya pembangunan dan menggeber promosi investasi kepada calon penanam modal di ibu kota baru tersebut.
Baca: Daftar 10 PSN Terbaru, Ada IKN sampai LRT Jakarta
IKN, kota pintar masa depan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan IKN akan dibangun menjadi kota pintar masa depan. Kota ini akan berbasis hutan dan alam yang belum pernah ada di dunia.
Kepala Negara menambahkan, 70 persen kawasan IKN akan berupa area hijau. Selain itu, lahan yang digunakan untuk membangun IKN adalah hutan produksi, bukan hutan alam.
Pada tahap awal, pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah di IKN. Hingga pertengahan November lalu, Kementerian PUPR mendorong pembangunan jalan Tol Balikpapan, Pulau Balang, Inner Ring Road IKN, hingga Sumbu Kebangsaan.
Berikutnya, pembangunan untuk menggenjot aksesibilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) melalui pembangunan jalan logistik sepanjang 10,33 kilometer. Targetnya pada akhir 2024, jalan tersebut sudah dapat terakses dari Bandara Sepinggan menggunakan jaringan jalan tol.
Pembangunan jalan logistik sepanjang 5,775 km di dalam kawasan IKN juga telah dimulai. Diharapkan jalan itu bisa menciptakan aksesibilitas ke Istana Presiden, perkantoran, rumah susun serta infrastruktur dasar lainnya.
Jeda waktu panjang antara diketoknya UU hingga mulai proses pembangunan IKN tak lepas dari masalah pembiayaan jumbo proyek tersebut. Pemerintah setidaknya membutuhkan dana Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota sampai tahap terakhir pada 2045 mendatang.
Sejak awal pula pemerintah berkukuh bahwa pembangunan IKN akan dibiayai dengan tak hanya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tapi juga sumber-sumber pendanaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
Namun pada awal Maret 2022, SoftBank dipastikan mundur dari rencana investasi di IKN. Padahal semula Softbank disebut-sebut berminat menyuntik dana segar untuk pembangunan IKN hingga US$ 100 miliar.
Berawal dari minat investasi tersebut, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Seiring dengan mundurnya SoftBank dari proyek IKN tersebut, pemerintah mengkaji ulang struktur organisasi otorita yang akan mengurusi pembangunan ibu kota.
Selanjutnya: Dalam acara penjajakan pasar investor ...
